PDIP sarankan nelayan & warga dapat saham di pulau reklamasi
"Reklamasi kami dari PDIP mendukung dan setuju diadakannya moratorium atau pemberhentian reklamasi," kata Rokhmin Dahuri
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dengan langkah Kementerian Kelautan dana Perikanan (KKP) untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, reklamasi itu perlu ditinjau ulang.
"Reklamasi kami dari PDIP mendukung dan setuju diadakannya moratorium atau pemberhentian reklamasi," kata Ketua Bidang Kemaritiman DPP PDIP Rokhmin Dahuri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4).
Dahuri menjelaskan, adapun selama moratorium berlangsung, pihaknya mengusulkan 3 hal yang harus diperhatikan pemerintah, yakni agar seluruh pihak yang melanggar dalam moratorium ini diproses secara hukum, ditindak tegas dan diberi hukuman yang pantas agar ada efek jera.
"Selanjutnya agar tim gabungan yang dikoordinasikan maritim agar melakukan review dampak dari reklamasi itu. Tim ini harus melibatkan stakeholder terutama nelayan dan masyarakat pesisir, tuturnya.
Dahuri mengungkapkan, dari hasil review itu nantinya pihak terkait harus terima dengan ikhlas apakah dilanjutkan reklamasi atau tidak.
"Kalau dilanjutkan kami mengungkapkan dampak negatif harus dihapuskan dan dampak positif ditingkatkan. Dan selanjutnya para nelayan dan semua yang terkena imbas reklamasi diberi pemukiman baru yang lebih layak dan higienis," ungkapnya.
"Lalu mereka nelayan, orang pesisir, rakyat miskin dikasih saham, karena orang kaya itu uangnya banyak sehingga nanti kemajuan ekonomi di lahan reklamasi juga dinikmati nelayan," tambahnya.
Dirinya pun menyarankan agar reklamasi yang saat ini bersifat amdal regional menjadi regional terpadu. Sebab, reklamasi bukan hanya terjadi di DKI Jakarta, namun meliputi pula beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Banten.
"Maka sifat amdal regional dan terpadu kemarin parsial, pulau per pulau, harus regional dan terpadu. Dan kami merekomendasikan di Indonesia ini jakarta reklamasi yang terakhir. Karena kalau tak dikoreksi, maka Jawa ekologinya akan hancur juga akibat ini," tutupnya.
Baca juga:
Ini alasan Menko Puan perlunya poros maritim
PDIP sarankan nelayan & warga dapat saham di pulau reklamasi
Politisi PDIP tegaskan pemerintah pikirkan nasib korban penggusuran
PDI Perjuangan minta pemerintah fokus garap potensi laut Indonesia
Pukul gong, Puan gantikan Megawati buka Rakor Kemaritiman PDIP
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Siapa yang terlibat dalam mempromosikan Sail Teluk Cenderawasih di Jakarta? Warga suku Papua sedang melakukan aksi menabuh gendang saat mengkampanyekan Sail Teluk Cenderawasih di Kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (8/10/2023).
-
Kapan kata-kata promosi jualan paling efektif? "Perut keroncongan di tanggal tua? Segera datang ke outlet kami!"
-
Siapa yang memulai usaha peternakan di Jakarta Selatan? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.Dilansir dari akun youtube Naik Kelas, pria Betawi ini memilih usaha penggemukan atau peternakan sapi di Jalan Palem 2, Petukangan Utara, Jakarta Selatan.
-
Kenapa Nagita muncul di poster kampanye tersebut? Sebagai seorang yang masih ada darah Sulawesi Utara (yaitu) Manado, tentu bangga bisa mewakili daerah untuk membangun," tulisnya. "Namun untuk postingan yang mengatasnamakan saya sebagai Calon Wakil Gubernur, saya menyatakan belum pernah mencalonkan diri atau ajakan untuk mencalonkan," sambungnya.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.