Pemprov DKI dan DPRD Akan Bahas 18 Raperda di 2019
Dalam rapat paripurna disebutkan sebanyak 14 raperda yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta hanya empat raperda.
Pemprov dan DPRD DKI Jakarta akan membahas 18 rancangan peraturan daerah (rancangan) yang masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda) di tahun 2019.
Dalam rapat paripurna disebutkan sebanyak 14 raperda yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta hanya empat raperda.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
"Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2018, inisiatif eksekutif," kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Sereida Tambunan di kantor DPRD DKI Jakarta, Jumat (30/11).
Selain itu, Pemprov DKI mengusulkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil atau soal pengelolaan reklamasi.
Berikut 14 raperda yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta:
1. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2018
2. Raperda tentang Perubahan APBD DKI 2019
3. Raperda tentang APBD DKI 2020
4. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir
5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan
6. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi
8. Raperda tentang Jalan Berbayar Elektronik
9. Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah
10. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah
11. Raperda tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
12. Raperda tentang Perlindungan Disabilitas
13. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
14. Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah
Sementara empat raperda yang diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta,
1. Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan
2. Raperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau CSR
3. Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok
4. Raperda tentang Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Melihat Progres Pembangunan Dermaga di Pulau Pramuka
Taufik Pilih Fokus Menangkan Prabowo Ketimbang Urus Cawagub DKI
Datangi Balai Kota, Massa Minta Anies Cabut Izin Reuni Alumni 212 Di Monas
Terbitkan Pergub Reklamasi, Anies Dinilai Hanura Inkonsisten
Anies Ingin Pembangunan Tanggul Pantai Tak Ganggu Aktivitas Nelayan
Anies Resmikan Rusun Promoter untuk Polri di Jakarta Barat