Pemprov DKI Juga Renovasi Rumah Dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI
Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, penganggaran renovasi rumah dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI sudah mulai diajukan sejak anggaran 2019, bukan hanya diajukan untuk tahun depan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ternyata tidak hanya berencana merenovasi rumah dinas Gubernur saja pada tahun 2020. Sebab rumah dinas Wakil Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta juga direncanakan akan dilakukan rehabilitasi.
Kepala Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang (Citata) Provinsi DKI Jakarta, Heru Hermawanto mengatakan, penganggaran renovasi rumah dinas Wagub dan Ketua DPRD DKI sudah mulai diajukan sejak anggaran 2019, bukan hanya diajukan untuk tahun depan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
"Iya betul, rumah dinas wagub dan ketua DPRD juga kan mengalami atap rusak, atapnya juga parah," katanya, Selasa (9/10).
Seperti Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, renovasi Rumah Dinas Wakil Gubernur dan Ketua DPRD DKI, terutama menyasar bagian atap yang menurut Heru mengalami kerusakan parah. Rehabilitasi rumah dinas-rumah dinas tersebut, kata Heru, diusulkan oleh pihaknya sebagai komitmen pengoptimalan aset pemerintah yang rusak sehingga berfungsi secara optimal, terlebih aset tersebut adalah benda cagar budaya.
"Kalau kita misal punya radio, radionya sudah tua, dibenerin lah, mana yang perlu diganti. Kalau radio coba, memperbaiki radio tua sama beli radio baru, murah mana coba. Komponennya saja mahal kan," jelasnya seperti dilansir dari Antara.
Karena statusnya rumah dinas Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD tersebut adalah cagar budaya, Dinas Citata mengaku tidak akan merehabilitasi dengan mengubah fisik bangunan.
"Cagar budaya itu memperlakukannya harus hati-hati, tidak boleh mengubah fisik bangunan. Semuanya harus sama seperti bentuk aslinya. Materialnya harus identik. Kalau sama mungkin susah karena kemungkinan sudah tidak diproduksi," terang Heru.
Diketahui DKI Jakarta menggelontorkan Rp4,7 miliar untuk merenovasi rumah dinas ketua DPRD DKI Jakarta dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Hal itu tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2019 dengan rincian Rp1,1 miliar untuk rumah dinas Wakil Gubernur di Jalan Besakih, Jakarta Selatan dan Rp3,6 miliar untuk rumah dinas Ketua DPRD di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Namun usulan 2020 belum diketahui.
Berdasarkan rincian APBDP 2019, nilai terbesar rehabilitasi rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta adalah pada pembangunan rumah bertingkat dengan luas 715,5 meter persegi dengan anggaran sebesar Rp3,2 miliar.
Sementara itu, anggaran untuk merehabilitasi rumah dinas Gubernur DKI Jakarta diajukan dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran daerah tahun 2020 mencapai Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut, disebutkan untuk merehabilitasi rumah dinas tersebut mulai dari rehabilitasi atap, interior, hingga pengecatan.
Baca juga:
PSI Dorong Percepat Penetapan AKD DPRD DKI Jakarta
PDIP Desak Anies Baswedan Publikasi KUA PPAS Untuk Warga Jakarta
Renovasi Rumah Dinas Anies, Anggaran Termahal untuk Ganti Kayu Jati Atap
Kadis Citata DKI: Siapapun Gubernurnya Rumah Dinas Harus Diperbaiki
NasDem Usulkan Anggaran Pembangunan Septic Tank di Tanjung Duren Masuk APBD 2020