Pemprov DKI Minta Empat Hal ke Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan PPKM Darurat
Pemerintah pusat juga diminta memenuhi kebutuhan tenaga vaksinator di Jakarta sebanyak 5.139 orang dengan rincian tenaga kesehatan 2.050 orang dan non tenaga kesehatan 3.089 orang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta empat bantuan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan PPKM darurat. Permintaan ini sempat dipaparkan saat rapat bersama antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat pada Selasa (29/6) lalu.
Berdasarkan paparan yang diterima merdeka.com, poin pertama yang diminta Pemprov DKI yaitu agar pemerintah pusat membantu upaya pengetatan mobilitas penduduk intra dan antar wilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Kedua, adanya tambahan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung; khusus untuk tenaga kesehatan di rumah sakit dapat dipenuhi dari mahasiswa dan dosen. Kebutuhan tracer profesional lapangan sebanyak 2.156 orang.
"Jumlah ini untuk mencapai 15-30 per 100.000 penduduk," demikian penjelasan dari materi pemaparan Pemprov DKI yang diterima Rabu (30/6).
Pemerintah pusat juga diminta memenuhi kebutuhan tenaga vaksinator di Jakarta sebanyak 5.139 orang dengan rincian tenaga kesehatan 2.050 orang dan non tenaga kesehatan 3.089 orang.
Ketiga, diperlukan adanya regulasi untuk mendukung rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di rumah sakit dan diklaim pembiayaannya.
Keempat, adanya bantuan komunikasi publik secara lebih intensif terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin.
Baca juga:
Fokus Tangani Pasien, Anies Tak Ada Persiapan Khusus Terkait PPKM Darurat di Jakarta
Polri Rencanakan Skema Pembatasan Pengendalian Mobilitas Skala Nasional di 316 Titik
Anggota DPR dari PDIP Dukung Diadakan Bansos Bila PPKM Mikro Darurat Diterapkan
Rencana PPKM Darurat Dinilai Bakal Perpanjang Masa Resesi Ekonomi
Komisi IX Usul Pemerintah Kombinasi PPKM Darurat dan Lockdown Total Akhir Pekan
Anies: PPKM Darurat Tinggal Finalisasi oleh Menko Marves