PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M. Romahurmuziy atau yang biasa disapa Rommy menegaskan, jika partainya mendukung usulan adanya hak anget di DPR untuk mengusut adanya dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hal tersebut, sudah disepakati pada saat pertemuan para ketua umum pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada 25 Febuari lalu.
"Berdasarkan pertemuan para Ketum pengusung paslon 03 Sabtu (25/2) lalu, PPP tetap berada pada posisi solid mendorong penggunaan hak angket DPR pada saat masuki masa sidang 5 Maret 2024 nanti," kata Rommy, saat dikonfirmasi, Kamis (29/2).
Dia menjelaskan, sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang apakah ada kecurangan yang masif atau tidak.
Hal itu juga, menjadi bukti bahwa PPP saat ini belum menyatakan sikap terkait posisi partai berlambang Ka'bah itu di pemerintahan selanjutnya 2024-2029 apakah menjadi berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan (oposisi).
"Hak ini diperlukan untuk membuka seterang-terangnya berbagai narasi kecurangan pemilu yang muncul. Sehingga tidak perlu alergi atau khawatir dengan bergulirnya ini," ujar dia.
"Juga, masih terlalu pagi menyikapi pemerintahan baru, karena pemenang nya siapa bahkan belum diumumkan oleh KP," imbuh Rommy.
Sebelumnya, PPP disebut tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Mereka akan sangat terhormat bila memang ada ajakan bergabung kembali ke kabinet.
Sandiaga menegaskan, posisi partainya saat ini merupakan pendukung pemerintah. Tentu ke depan tidak tertutup kemungkinan posisi PPP tetap berlanjut di dalam pemerintahan.
