Pemprov DKI Prediksi Pandemi Covid di Jakarta Berakhir Paling Cepat Awal 2022
Dia menyampaikan, dalam jangka pendek DKI hampir sulit memastikan benar-benar terbebas dari ancaman virus Sars Cov-2 ini. Untuk itu, Ngabila mengungkapkan, Pemprov DKI terus berupaya menyiapkan langkah hidup berdampingan dengan Covid.
Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ngabila Salama mengatakan, pandemi Covid-19 di Jakarta dimungkinkan berakhir paling cepat awal 2022. Setelah itu, Covid menjadi endemi di Jakarta, dan protokol kesehatan menjadi bagian kehidupan masyarakat.
"Pandemi berakhir masih bisa paling cepat mungkin awal tahun depan, tapi sesudah itu kita harus berpikir Covid tetap selalu ada dan kita tetap lakukan 3T (testing, tracing treatment)," katanya dalam webinar yang dikutip pada Rabu, (15/9).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Dia menyampaikan, dalam jangka pendek DKI hampir sulit memastikan benar-benar terbebas dari ancaman virus Sars Cov-2 ini. Untuk itu, Ngabila mengungkapkan, Pemprov DKI terus berupaya menyiapkan langkah hidup berdampingan dengan Covid.
Namun, ia menegaskan, hidup berdampingan bukan sebagai indikasi Pemprov DKI berhenti melakukan pencegahan dan penanggulangan. Agar dampak dari penularan Covid tidak menimbulkan fatalitas yang tinggi, kata Ngabila, Pemprov DKI berupaya optimal mencapai target sasaran vaksinasi.
"DKI akan sangat sulit kasus benar-benar nol saya rasa akan sangat sulit karena kita harus hidup berdampingan dengan 'Covid' tidak pasrah. Kita harus pastikan 14 jura orang yang aktivitas di DKI sudah fully vaccinated,” tutupnya.
Sebelumnya, Pemerintah bergerak cepat menyusun peta jalan transisi dari pandemi menuju endemi guna mengendalikan laju penularan Covid-19 dan mengembalikan aktivitas masyarakat secara normal. Langkah awal bagi masyarakat adalah dengan menyegerakan vaksinasi, mendisiplinkan kebiasaan memakai disiplin, dan menjaga kesehatan tubuh dengan gaya hidup sehat.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, Covid-19 diprediksi tidak hilang dalam waktu cepat. Oleh karena itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk beradaptasi dan mengadopsi kebiasaan-kebiasaan baru agar dapat hidup sehat berdampingan dengan Covid-19.
“Sebagai bagian dari strategi dan skenario menuju hidup bersama Covid-19 tersebut, sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah mulai menyusun Peta Jalan transisi dari masa pandemi Covid-19 menuju endemi. Pada akhirnya nanti, upaya ini diharapkan bisa mewujudkan keseimbangan antara perekonomian dengan kesehatan secara bertahap,” ungkapnya.
Peta jalan (road map) yang dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat dalam transisi pandemi Covid-19 menjadi endemi. Tidak hanya menjadi acuan dalam upaya menekan penularan Covid-19, peta jalan ini juga dibuat untuk memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas seperti biasa.
Dalam menyusun peta jalan tersebut, Menkominfo Johnny mengatakan bahwa pemerintah melibatkan akan stakeholder terkait dan menjadikan pengalaman negara-negara lain sebagai acuan. Peta jalan akan terus disempurnakan sesuai perkembangan penanganan COVID-19 di tanah air, dengan target pembukaan pada fatality rate kurang lebih 2%, kasus aktif kurang lebih 100.000, serta positivity rate kurang dari 5%.
Saat ini, Pemerintah melakukan kegiatan percontohan atau pilot project peta jalan yang mengatur penerapan protokol-protokol kesehatan di 6 aktivitas utama:
1. Tempat perdagangan; pasar/toko modern, pasar/toko tradisional.
2. Transportasi publik; darat, laut, udara.
3. Destinasi Pariwisata; hotel, restoran, pertunjukan.
4. Kantor/Pabrik; pemerintah, swasta, bank, pabrik besar, UKM/IRT.
5. Lokasi ibadah dan kegiatan keagamaan
6. Tempat pendidikan; PAUD, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi.
Baca juga:
Satgas Covid-19: Setiap Pelaku Perjalanan Internasional Wajib Karantina
DPR Minta Pintu Masuk Internasional Diperketat Cegah Masuknya 3 Varian Covid-19
Tinjau PTM di Semarang, Ganjar Temukan Siswa Berkerumun Tunggu Guru
Kejar Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Perkuat Pengendalian Covid-19 dari Hulu
Penelitian India: Antibodi Covid Turun Signifikan Setelah Empat Bulan Vaksinasi
DPR Minta Pemerintah Pastikan Turis Masuk Indonesia Wajib Sudah Divaksinasi