Pemprov DKI raih opini WTP dari BPK
Capaian tersebut praktis disambut gemuruh peserta paripurna. Bukan tanpa sebab, DKI sendiri sudah empat tahun berturut-turut tidak mendapatkan opini WTP.
Pemprov DKI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). WTP tersebut terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pada LKPD tahun anggaran 2017.
"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKDP 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan Pemprov, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar anggota V BPK, Isma Yatun pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka penyerahan LHP BKP terhadap LKDP 2017 di DPRD DKI, Senin (28/5).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Capaian tersebut praktis disambut gemuruh peserta paripurna. Bukan tanpa sebab, DKI sendiri sudah empat tahun berturut-turut tidak mendapatkan opini WTP.
"Dengan demikian Pemprov DKI telah berhasil meningkatkan opini dari Wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian," tambah Isma, kemudian kembali disambut tepuk tangan para PNS yang hadir.
Isma menyebut dalam beberapa tahun terkait Pemprov telah menindaklanjuti rekomendasi BPK antara lain dengan pembentukan Badan Pengelola Aset Daerah. "Juga kegiatan inventarisasi aset tetap, perbaikan kartu inventaris barat (KIB), menelusuri catatan aset yang belum valid, mengoreksi nilai aset," katanya.
Namun, BPK masih menekankan pentingnya penatausahaan aset tetap secara sistematis dan berkelanjutan di DKI. "Inventarisasi aset tanah milik Pemprov secara disik dan administrasi serta pengamanan secara legal belum dilakukan secara menyeluruh."
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber : Liputan6.com
Baca juga:
Kerja keras berbuah opini WTP untuk Pemprov DKI
Anies sebut anak yatim tanggung jawab pemerintah & warga berkecukupan
Alasan PAL Jaya pasang alat pengelola limbah jadi air bersih
Anies ingin tarawih akbar digelar tiap tahun
Bulan depan, Pemprov DKI Jakarta batasi operasional truk di Tol Lingkar Luar
Pengurus Istiqlal tegaskan tarawih akbar besok tak ada buka acara buka puasa bersama