Pemprov DKI Targetkan Perbaikan GOR untuk Pemilu Rampung Akhir Tahun
Akan memperbaiki GOR untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan ditargetkan rampung Desember 2023.
Pemprov DKI Jakarta akan memperbaiki GOR untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan ditargetkan rampung Desember 2023.
Pemprov DKI Targetkan Perbaikan GOR untuk Pemilu Rampung Akhir Tahun
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Taufan Bakri pun mengatakan, pihaknya telah meninjau GOR-GOR yang sedang diperbaiki untuk dapat menunjang Pemilu 2024. "Kegelisahan tentang KPU, tentang sarana betul. Kami sudah meninjau GOR-GOR yang dalam perbaikan. Dalam waktu dekat mungkin Desember sudah bisa layak pakai," kata Taufan dalam rapat kerja bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/7).
- Debitur Baru KUR BRI Tumbuh Lampaui Target, Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas
- Jika Lulus Uji Emisi, Kendaraan Berumur Tiga Tahun Lebih Tak akan Ditilang
- Berkas Segera Rampung, Tiga TNI Pembunuh Imam Masykur Bakal Diseret ke Pengadilan Militer
- Perbaikan Rumput JIS Ditargetkan Selesai Oktober, Jakpro: Kita Siapkan Pembibitan
Namun, Taufan tak merinci jumlah GOR yang sedang dan akan diperbaiki. Ia hanya menegaskan bahwa GOR dapat menjadi gudang penyimpanan logistik. "Ketika surat suara datang, GOR-GOR itu sudah siap dipakai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami tinjau kembali kesiapannya. Daripada sarana dan prasarana akan kami tingkatkan," tambah Taufan.
Sebelumnya, KPU DKI Jakarta mengunjungi Komisi A DPRD pada Selasa (18/7) kemarin untuk membahas sejumlah isu strategis Pemilu 2024.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menyampaikan isu-isu yang perlu menjadi atensi. Salah satunya adalah adanya kecamatan yang belum memiliki GOR. Padahal, tambah Wahyu, GOR dapat dimanfaatkan sebagai gudang logistik untuk mendukung Pemilu 2024 mendatang."Terdapat kecamatan yang saat ini tidak ada GOR karena masih dalam proses pembangunan. Padahal selain digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak suara setelah dari TPS, GOR diperlukan sebagai tempat rekapitulasi,"
kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata.
merdeka.com
Ruang kerja PPS Kurang memadai
Selain itu, Wahyu juga menyampaikan terkait fasilitasi ruang kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kantor kecamatan dan kelurahan.
"Saat ini kondisi ruang kerja PPK dan PPS belum semuanya memadai. Untuk itu diperlukan dukungan agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai badan adhoc penyelenggara dengan baik,"
kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata.