Penumpukan Penumpang Berbahaya, DPRD DKI Minta Anies Normalkan Armada Transjakarta
Kebijakan mengurangi armada bus Transjakarta dan MRT yang diputuskan Gubernur Anies Baswedan ternyata berdampak terhadap penumpukan penumpang di halte-halte. Kondisi ini justru dinilai berbahaya dan membuat rentan penyebaran virus Corona.
Kebijakan mengurangi armada bus Transjakarta dan MRT yang diputuskan Gubernur Anies Baswedan ternyata berdampak terhadap penumpukan penumpang di halte-halte. Kondisi ini justru dinilai berbahaya dan membuat rentan penyebaran virus Corona.
"Seharusnya tidak ada pengurangan armada bus Transjakarta. Karena kebijakan ini baru, dan enggak semua kantor libur kelihatannya. Seharusnya, Pak Gubernur kalau mengurangi armada memberikan sosialisasi ke kantor-kantor di DKI Jakarta dulu," kata anggota DPRD DKI William Aditya Sarana yang dihubungi merdeka.com, Senin (16/3).
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
Politikus PSI itu meminta Pemprov DKI menormalkan dulu jumlah armada angkutan umum khususnya Transjakarta dan MRT. "Kalau mengurangi armada malah penumpang menumpuknya di halte. justru malah virus Corona menyebarnya di halte," ujarnya.
William mendukung imbauan social distancing yang disampaikan Anies. Meski begitu, perlu ada sosialisasi terlebih dahulu termasuk imbauan bekerja dari rumah.
"Kalau tetap kerja di kantor disarankan menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi atau misalnya Gojek, taksi, yang tidak mass transportation," imbuhnya.
"Pada dasarnya saya mendukung kebijakan social distancing, misalnya libur sekolah itu tepat. Sekarang bagaimana caranya para pekerja ini melakukan aktivitas work from home juga," imbuhnya.
Jika proses sosialisasi sudah dilakukan dan imbauan bekerja dari rumah diterapkan oleh kantor-kantor, maka pengurangan armada, kata William, bisa dilaksanakan. "Pengurangan pengurangan bus Transjakarta jangan terlalu banyak, sedikit demi sedikit. Menurut saya sekarang (penumpang) kaget, menumpuk di halte malah berbahaya," tukasnya.
DPRD DKI Kurangi Kegiatan
William mengatakan, untuk mencegah penyebaran virus Corona di DPRD DKI, kegiatan para anggota dewan mulai dikurangi. Berbagai rapat rutin dan sosialisasi perda juga ditunda.
"DPRD DKI sudah mengurangi kegiatan, misalnya sebulan sekali ada sosialisasi perda kita kurangi, kunker ke luar negeri ditunda, beberapa rapat ditunda. Kalau di fraksi PSI staf-staf kami dirumahkan, work from home. Dua minggu dulu," ujarnya.
Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik pemangkasan jam operasional MRT, LRT, dan Transjakarta. Kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan karena menimbulkan sejumlah efek. Misalnya terjadinya penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu.
"Ini kebijakan sebenarnya justru memicu penumpukan. Karena itu harus dan wajib petugas-petugas di sana turun langsung untuk mengurai terjadinya penumpukan yang terjadi," kata Pras, Senin (16/3).
Belum lagi efek lainnya, misalnya muncul spekulasi yang akan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang merugikan aspek sosial dan ekonomi. "Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan," pungkasnya.
(mdk/bal)