Perda kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta sudah disodorkan ke DPRD
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terus memutar otak di akhir masa jabatannya untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Salah satunya dengan menaikkan tarif parkir hal ini guna untuk mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyampaikan bila tarif parkir di DKI Jakarta yang akan mengalami kenaikan. Kenaikan itu nantinya akan diatur dalam peraturan daerah (Perda).
"Tarif itu kan ditetapkan dengan Perda, Perda-nya sudah kita sampaikan ke DPRD, kita tunggu dibahasnya, soal berapa besarnya nanti biasanya ada diskusi ada bahasan," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jum'at (11/8).
Saefullah melanjutkan, jika untuk kisaran kenaikan tarif bisa sampai 10 persen. Jadi mengenai kenaikan tarif dilihat dengan Perda-nya.
"Kita tunggu nanti besarannya berapa, tapi potensinya slotnya bisa naik 10 persen," terang Saefullah.
Sebelumnya diketahui, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terus memutar otak di akhir masa jabatannya untuk mengatasi kemacetan Ibu Kota. Salah satunya dengan menaikkan tarif parkir hal ini guna untuk mengalihkan masyarakat pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
Djarot menegaskan saat ini kendaraan umum di Ibu Kota sudah sangat memadai. Terlebih dengan adanya Transjakarta yang bebas macet dan pembangunan transportasi massal seperti MRT.
"Bus Transjakarta sekarang sudah sangat layak dan rutenya sudah sangat banyak. Sampai kita bikin Transjakarta care bagi mereka atau saudara kita yang di sana. Kita akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan melepaskan dan meninggalkan kendaraan pribadinya pada saat jam-jam sibuk," jelas Djarot di Balai Kota, Kamis (10/8).
Djarot berpesan kepada pengendara untuk tidak parkir terlampau lama, terutama di pinggir jalan yang menimbulkan kemacetan. "Terutama tempat parkir yang di pinggir jalan. Itu harusnya lebih mahal daripada parkir yang di tempat parkir. Makanya lagi kita kaji termaksud biaya balik nama," ujarnya.
Baca juga:
Tarif air naik, warga aksi mandi di kantor Gubernur dan DPRD Sumut
Pemerintah belum berencana naikkan tarif tol tahun ini
BI imbau masyarakat kritis saat terjadi kenaikan harga
Pengusaha rokok putih usul kenaikan cukai tak lebih dari 5 persen
Tarif Merak-Bakauheni naik, truk beralih ke Pelabuhan Tanjung Priok
Jelang bulan Ramadan, tarif penyeberangan Ketapang-Gilimanuk naik
Protes kenaikan tarif air, mahasiswa geruduk PDAM Tirtanadi
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.