Perjalanan RAPBD DKI 2017 hingga diturunkan jadi Rp 70,19 T
Adapun RAPBD DKI 2017 ini rencananya akan disahkan pada 19 Desember. Hal ini merupakan sejarah baru APBD DKI disahkan tepat waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengumumkan bahwa RAPBD DKI direvisi kembali. Sebab, masih ada pendapatan yang belum sempat terhitung dan mengalami kenaikan.
"Perubahan dikarenakan ada beberapa pemasukan tambahan serta pengeluaran yang belum dihitung. Awalnya RAPBD 2017 diajukan Rp 70,28 triliun. Kemudian ada tambahan dari dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 105,28 miliar dan retribusi jasa usaha dari rumah susun (rusun) sebesar Rp 27,88 miliar, sehingga kembali disepakati sebesar Rp 70,42 triliun," kata Saefullah di Jakarta, sabtu (17/12).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
Tak cukup sampai disitu, setelah RABD dipatok Rp 70,42 T, proyek pembangunan MRT meminta anggaran tambahan karena adanya beberapa perubahan desain. Sehingga, RAPBD dipatok Rp 70,19 triliun.
"Tapi ternyata ada pengurangan dana MRT sebesar Rp 230,62 miliar. Jadi nilainya dikoreksi menjadi Rp 70,19 triliun," tegasnya.
Adapun RAPBD DKI 2017 ini rencananya akan disahkan pada 19 Desember. Hal ini merupakan sejarah baru APBD DKI disahkan tepat waktu. "Mudah-mudahan evaluasi dari Kemendagri tidak terlalu berat karena ini disusun sesuai arahan Kemendagri. Kami harap tidak sampai 15 hari. Jadi akhir tahun kami sudah ada perda APBD, sehingga awal tahun bisa langsung berjalan" jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sepakat untuk meloloskan Raperda APBD 2017 sebesar Rp 70,28 triliun, angka ini meningkat 4,65 persen dibandingkan APBD 2016 yang mencapai Rp 67,16 triliun. Sementara, pendapatan direncanakan sebesar Rp 60,89 triliun atau naik 3,21 persen.
Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama pun angkat bicara. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku awalnya pihaknya mengajukan RAPBD DKI Jakarta dengan besaran Rp 68 triliun. Karenanya, dia tidak mengetahui jika ternyata usai melakukan pembahasan dengan DPRD DKI terjadi kenaikan hingga Rp 70,8 triliun.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta yang juga memegang jabatan sebagai Dirjen Otda, Sumarsono menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi penyebab kenaikan nilai RAPBD DKI 2017 hingga menjadi Rp 70,8 triliun.
"Ada dana tambahan dari kenaikan pendapatan dari hasil pajak retribusi pajak sekitar Rp 530 M dan dana sisa yang tidak terpakai di 2016 sekitar Rp 1 T," kata Sumarsono.
Sumarsono menilai kelebihan pendapatan dan sisa anggaran tersebut akan lebih bijak jika digunakan untuk menjalankan beberapa program daripada disimpan.
Baca juga:
Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit
Jawab tudingan BW, Sumarsono persilakan KPK periksa korupsi di DKI
Akhir tahun, penyerapan anggaran Dinas Tata Air DKI baru 46 persen
Blak-blakan Sumarsono soal APBD DKI naik jadi Rp 70,8 triliun
Ini penjelasan Sumarsono APBD DKI naik jadi Rp 70,8 triliun
Ahok pasrah RAPBD DKI 2017 diotak atik Sumarsono
Tips Plt DKI agar APBD segera rampung, DPRD harus dimanusiakan