PKS Ngotot Jatah Kursi Wagub Pengganti Sandiaga Tetap dari Partainya
Sementara itu, Syakir juga mengharapkan agar pembahasan wagub DKI dapat mengacu pada hasil Pansus Wagub DKI Jakarta periode 2014/2019.
Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo memastikan jatah kursi wakil gubernur DKI hingga tahun 2022 tetap jatah dari partai pimpinan Sohibul Iman. Meskipun salah satu dari kandidat yang telah diajukan saat ini, Ahmad Syaikhu memilih menjadi anggota DPR.
Bila terjadi, Syakir menyebut DPP PKS akan menunjuk kembali kadernya untuk menggantikan Syaikhu sebagai calon Wagub DKI.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Kapan Bursa Karbon Indonesia resmi diluncurkan? Presiden Jokowi mengatakan ingin mengurangi dampak perubahan iklim yang saat ini terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia. ”Karena memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya,” kata Presiden Jokowi.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Bursa Berjangka Aset Kripto diluncurkan? Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meluncurkan Bursa Berjangka Aset Kripto di Jakarta, Jumat (28/7).
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? Pasalnya, PT PLN (Persero) akan segera melantai ke bursa karbon Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Siapa saja yang masuk bursa calon gubernur di Pilgub Jatim? Jadi, kepala daerah incumbent misalnya itu muncul beberapa nama. Kalau dari kalangan menteri misalnya, ada Ibu Risma (Tri Rismaharini), ada Pak Abdullah Azwar Anas, ada Pak Pramono Anung. Pak Pramono ini laris manis, nih. Ada yang mengusulkan di Jakarta, ada yang mengusulkan di Jawa Timur," ucap Hasto.
"Seperti yang sudah pernah diungkapkan oleh Pak Prabowo (Ketum Gerindra) dan Pak Fadli Zon (Waketum Gerindra) bahwa wagub DKI adalah hak PKS," kata Syakir di Jakarta, Senin (23/9/2019).
Dia membenarkan saat ini memang Syaikhu tetap mengikuti pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sebagai persiapan menjadi anggota DPR. Akan tetapi mantan Wakil Walikota Bekasi itu belum memberikan surat pengunduran diri sebagai cawagub pengganti Sandiaga Uno.
Sementara itu, Syakir juga mengharapkan agar pembahasan wagub DKI dapat mengacu pada hasil Pansus Wagub DKI Jakarta periode 2014/2019. Sehingga tinggal melanjutkan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) yang sebelumnya terus tertunda hingga pelantikan anggota DPRD periode 2019/2024.
"Tahapannya tinggal dilanjutkan ke Rapimgab, kemudian pembentukan panitia pemilih (Panlih). Itu semua disepakati dan kami semua tanda tangani," ucapnya.
Karena hal itu dalam kinerja di periode baru ini anggota DPRD tak perlu membentuk Pansus Wagub DKI kembali. Syakir juga menyebut kesepakatan itu telah tertuang dalam pembahasan tata tertib (Tatib) alat kelengkapan dewan DPRD DKI Jakarta periode 2019/2024.
Hasil pembahasan tatib itupun telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). "Jadi tinggal melanjutkan apa yang diputus oleh tim Pansus anggota DPRD 2014-2019 lalu. Sehingga penentu sosok Wagub DKI bisa lebih cepat," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta telah menerima dua nama wagub DKI yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Syaikhu merupakan mantan Wakil walikota Bekasi dan Agung pengusaha.
Baca juga:
Sandiaga Soal Wagub DKI: Kasihan Pak Anies Jomblonya Kelamaan
Sandiaga Pastikan Tak akan Kembali Jadi Wagub DKI
Anies Tanggapi Usulan Wagub Lebih dari Satu: Sampaikan ke Pemerintah Pusat
KPPOD Nilai Wacana Wagub Lebih dari Satu Cuma Mengakomodir Kepentingan Politik
Cari Satu Saja Sulit, Kini Muncul Wacana Wagub DKI Jakarta Lebih dari Satu
Pengamat Nilai Posisi Wagub Lebih dari Satu Berpotensi Timbulkan Masalah Baru di DKI