Plt Gubernur minta Kemendagri istimewakan APBD DKI
Plt Gubernur minta Kemendagri istimewakan APBD DKI. Biasanya butuh waktu 14 hari untuk Kemendagri melakukan evaluasi APBD. Namun Plt Gubernur DKI Sumarsono minta Kemendagri menyelesaikan dalam waktu lima hari.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 DKI Jakarta resmi disahkan melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta pada Senin, (19/12). Besaran APBD diketok sebesar Rp 70,19 triliun setelah sebelumnya mengalami naik turun dalam pembahasannya.
Beberapa menit setelah disahkan di tingkat DPRD, draft APBD DKI 2017 langsung meluncur ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) yang dibawa sendiri oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta membahas usulan nama calon Pj Gubernur? Diterima Liputan6.com, DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta membahas usulan nama Pj Gubernur dari masing-masing partai politik (Parpol).
"Draft APBD sudah ada di kemendagri sore kemarin, jadi satu jam diresmikan langsung disampaikan ke kemendagri. Saya tidak mau lebih lambat," kata Sumarsono, di Balai Kota, Selasa (20/12).
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menceritakan, biasanya butuh waktu 14 hari untuk Kemendagri melakukan evaluasi APBD. Tapi dia tidak mau hal itu terjadi untuk DKI. Dia berjanji mengistimewakan APBD DKI.
"Saya minta kepada temen-temen saya di kemendagri untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 5 hari lah plus minus sehingga bisa lebih cepat," terangnya.
Hal ini dilakukan agar persiapan perayaan Natal dan Tahun tidak terganggu oleh pembahasan APBD. "APBD semua sudah bisa diselesaikan dengan baik dan on time," ucapnya.
Baca juga:
DPRD tantang Pemprov DKI serap anggaran APBD 2017 hingga 90 persen
Dapat anggaran tinggi, pembangunan rusun di DKI pada 2017 dikebut
DPRD sebut pembahasan APBD DKI 2017 lebih kondusif dengan Sumarsono
Sumarsono sebut serapan anggaran APBD DKI 2016 belum maksimal
Plt soal APBD DKI 2017: Sebelum ayam berkokok 1 Januari siap dipakai
Perjalanan RAPBD DKI 2017 hingga diturunkan jadi Rp 70,19 T