Prabowo siap disidang BK DPRD soal dugaan beking penghuni rusun
Prabowo mengaku dirugikan atas pencatutan namanya dalam surat edaran membeking penghuni rusun ilegal.
Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di depan Badan Kehormatan DPRD terkait beredarnya surat bertanda tangan dirinya meminta penundaan penertiban terhadap salah seorang penghuni rusun ilegal berinisial HP di Rusun Tipar Cakung, Jakarta Timur.
Kesiapan ini disampaikan Prabowo menyusul pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta memproses anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra itu yang diduga melanggar kode etik dewan. "Saya siap di BK DPRD," kata Prabowo melalui pesan singkat, Rabu (3/2).
-
Mengapa pinjol ilegal berbahaya? Tak jarang gara-gara terlilit pinjol, korbannya harus menelan pil pahit.
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Apa yang terjadi pada rombongan pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman? Rombongan pesepeda ditabrak oleh pengendara motor trail merek Kawasaki KLX 150 dengan pelat nomor B 3700 PCY di jalur sepeda kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/7) kemarin.
-
Kenapa permukiman di Jakarta Timur ini ditinggalkan oleh penduduknya? Usut punya usut, penyebab rumah ini ditinggalkan para pemiliknya karena terlalu sering terkena bencana banjir. Bahkan, terparah air pernah menggenang di sana hingga mencapai 3 sampai 4 meter ketinggiannya.Walau tidak hujan, wilayah tersebut juga akan terkena dampak limpahan air dari sungai yang ada di samping permukiman lantaran mendapat kiriman air dari dataran tinggi. Ini mengapa wilayah ini memiliki kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dibanding daerah di sekitarnya.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mengaku dirugikan atas pencatutan namanya dalam surat edaran tersebut. Dia juga sempat mengklaim surat yang beredar itu palsu. Karena tahun dikeluarkannya surat tersebut tidak sesuai.
Dia merasa tidak tidak perlu menjelaskan persolan ini kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik maupun ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Mohamad Sanusi.
"Apa yang harus diklarifikasi orang saya korban. Izin apanya jelas-jelas memo saya dipalsukan," tegasnya.
Namun, politisi Gerindra ini membenarkan pernah diminta HP, salah seorang penghuni rusun ilegal, untuk lakukan penundaan. Prabowo mengaku sempat membantu HP dengan pertimbangan kemanusiaan.
"Surat palsu itu coba lihat tanda tangannya bukan saya dan memang pernah yang bersangkutan minta tolong untuk minta penundaan dan pada waktu itu atas dasar kemanusiaan saya mencoba minta penundaan," jelasnya.
Seperti diketahui, beredar surat dari Prabowo Soenirman, berisikan permintaan penundaan penertiban pada salah seorang penyewa rusun ilegal berinisial HP. HP adalah penyewa kedua yang menempati unit rusun di rumah susun Tipar Cakung Blok Cendana lantai 5.
Padahal, Pemprov DKI telah menegaskan bahwa unit rusun tidak boleh disewakan atau diperjualbelikan. Selain itu, berdasarkan ketentuan, para penghuni rusun diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk sesuai domisili.
Dalam surat itu, HP yang berprofesi sebagai wartawan, menyewa unit rusun milik EM (penyewa pertama). Surat itu ditujukan untuk Kepala Unit Rusun Tipar Cakung agar mau menunda penertiban.
Dalam memo yang dikeluarkan pihak Prabowo pada 30 Januari 2015, bertuliskan bahwa HP bersedia membayar uang muka untuk membeli rusun sebesar Rp 5.000.000 pada (28/1) lalu. Dan cicilan tiap bulannya yakni sebesar Rp 3.500.000. Kesepakatan ini diduga telah disetujui berdasarkan pembicaraan antar keduanya.
(mdk/noe)