Prasetyo sebut konflik APBD muncul karena kelakuan anak buah Ahok
Pras mengingatkan Ahok agar kejadian serupa tak terulang lagi di tahun anggaran 2016.
Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) DKI Jakarta untuk APBD DKI Jakarta 2015 ke Kementerian Dalam Negeri. Bahkan Rapergub tersebut telah dilakukan evaluasi bersama antara pihak kementerian, pemprov dan DPRD.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, dirinya merasa senang dengan adanya evaluasi bersama tersebut. Sebab selama ini, kata dia, kunci perselisihan itu justru pada PNS DKI Jakarta.
"Kemarin kan temen-temen juga melihat sendiri kan di Kemendagri. Ini kan sebetulnya yang kurang beres kan anak buahnya ini (Basuki atau akrab disapa Ahok). Itulah yang terjadi, mau adu domba mungkin sama kami," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).
Salah satu yang menjadi bahan kritik dalam evaluasi Kemendagri di antaranya kecilnya target penerimaan atau pendapatan daerah dari pajak hiburan. Selain itu, tingginya anggaran pembelanjaan pegawai yang tidak berimbang dengan anggaran pembenahan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
Politisi PDI Perjuangan ini semakin yakin ada pihak yang coba mencari keuntungan dalam konflik mereka.
"Tapi akhirnya kami pada saat di Kemendagri ngomong juga, Gubernur juga ngomong. Kalau kami enggak beradu kepala kebo kaya gini enggak mungkin ketahuan begini," terangnya.
Kini, Prasetyo meyakinkan, perselisihan antara anggota dewan dan eksekutif telah selesai. Menurutnya, ini jadi pelajaran penting untuk keberlangsungan Pemprov DKI Jakarta selanjutnya.
"Ya baguslah untuk ke depannya 2016, kami lebih korek ya mengenai APBD yang ditujukan untuk masyarakat," tutupnya.
Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek sempat mengkritik anggaran belanja pegawai lebih besar dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur publik. Padahal permasalahan ini sudah pernah dievaluasi dalam RAPBD DKI Jakarta 2015.
"Anggaran tahun ini Rp 19,02 triliun digunakan untuk belanja pegawai, ini sepertiga anggaran. Namun pada Rapergub bukannya berkurang malah makin naik," ujarnya, Kamis lalu.
Baca juga:
Paripurna hak angket digelar hari ini, DPRD DKI tentukan nasib Ahok
5 Sentilan Kemendagri untuk Ahok soal Pergub APBD DKI 2015
Kemendagri bakal kebut pembahasan Rapergub APBD DKI 2015
Saat Ahok tolak permintaan Kemendagri peluk Ketua DPRD
Ini penjelasan Ahok atas tingginya anggaran belanja pegawai DKI
Ahok prioritaskan banjir dan macet dalam Rapergub 2015
Jika APBD 2016 telat disahkan, Ahok & DPRD bakal 5 tahun tak gajian
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Bagaimana Ahok terlihat dalam fotonya saat kuliah? Tampak pada foto, Ahok tengah bergaya bersama teman-temannya saat awal masa kuliah di Trisakti.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Bagaimana Ahok memulai karier politiknya? Ia memulai karier politiknya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta setelah terpilih pada tahun 2004.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).