PSI Minta Pemprov DKI Optimalkan Dana Cadangan Daerah dan Sisa BTT untuk Atasi Covid
Anggaran itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti menambah relawan tracer, petugas swab, tenaga vaksinasi serta tenaga pendukung, subsidi pangan untuk warga isolasi mandiri, penambahan tenaga tracer, termasuk untuk penginapan petugas medis, hingga pembelian peti jenazah.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Anggara Wicitra meminta Pemprov DKI Jakarta mengoptimalkan dana cadangan daerah dan sisa belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19 yang jika ditotal sebanyak Rp2,1 triliun. Rincian total Rp2,1 triliun berasal dari perkiraan dana cadangan daerah sekitar Rp1,4 triliun dan sisa dana BTT Rp186 miliar.
"Dana tersebut bisa digunakan untuk usaha pencegahan seperti misalnya, memaksimalkan Satpol PP berkeliling di jalan protokol dan jalan lingkungan di RT-RW zona merah dan oranye, guna memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan," ucap Ara, Rabu (30/6).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan? Pemprov DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
Anggaran itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi lonjakan kasus seperti menambah relawan tracer, petugas swab, tenaga vaksinasi serta tenaga pendukung, subsidi pangan untuk warga isolasi mandiri, penambahan tenaga tracer, termasuk untuk penginapan petugas medis, hingga pembelian peti jenazah.
Upaya lain yang disarankan PSI kepada Pemprov DKI yaitu interval armada transportasi umum, khususnya Transjakarta. Ara meminta agar jarak tunggu satu unit bus dengan unit lainnya tidak terlalu jauh. Meski ia menyadari di masa PPKM Mikro saat ini diatur mengenai pembatasan kapasitas penumpang.
Namun, antisipasi jumlah penumpang melebihi kapasitas perlu dilakukan dengan memberi ruang tunggu dalam waktu cepat.
"Agar Transjakarta dapat memperbanyak armada yang beroperasi, agar headway tidak menjadi jauh, yang dapat mengakibatkan pembatasan kapasitas tidak berjalan," pungkasnya.
Tak kalah penting, Wakil Ketua Komisi E DPRD itu mengingatkan penegakan hukum di lapangan terhadap protokol kesehatan perlu ditingkatkan. Sebab menurutnya, hal mustahil kedisiplinan akan tumbuh di masyarakat jika upaya tegas tidak dilakukan petugas.
"Kebijakan sebagus apapun untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 ini tidak akan berhasil, apabila tidak ada upaya penegakan di lapangan."
(mdk/eko)