PSI Sebut Dividen BUMD DKI Rendah, Heru Budi: Kita Evaluasi, Jadi Dirut Harus Kreatif

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melontarkan kritikan tajam ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai 'mandul' dividen atau tak mampu memperoleh laba, memberikan keuntungan profit bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak membantah jika ada BUMD yang menghasilkan keuntungan ke Pemprov. Dia mengatakan bakal melakukan evaluasi terhadap BUMD milik Pemprov DKI Jakarta.

Terlebih, ada Badan Pembinaan (BP) BUMD yang bertugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang keuangan pada sub bidang pembinaan BUMD.

"Semua dievaluasi kan ada Badan Pembinaan BUMD," kata Heru ditemui dalam kunjungannya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa (25/7/2023).

Lebih lanjut, Heru meminta para direktur utama (dirut) dari berbagai perusahaan milik BUMD DKI Jakarta punya peran serta yang lebih masif. Menurut Heru, dirut BUMD harus kreatif meningkatkan laba, sehingga mampu menekan pengeluaran modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau bisa para dirut bisa mencari pendanaannya sendiri, kan menjadi dirut harus kreatif," ucap Heru.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti banyaknya BUMD DKI Jakarta yang tak mampu mencapai target laba atau mengalami dividen. Sehingga, menyebabkan minimnya profit yang dikucurkan kepada Pemprov DKI Jakarta.

BUMD DKI Disebut 'Mandul' Dividen

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. "Sayangnya BUMD DKI Jakarta yang seharusnya berorientasi pada laba justru tidak mencapai target dividen bahkan malah 'mandul' dividen untuk Pemprov DKI," kata Eneng di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 24 Juli.

Eneng mengatakan, BUMD DKI harusnya tidak hanya dapat memberikan layanan dan hajat hidup bagi warga DKI Jakarta. Namun, BUMD DKI juga ditugaskan untuk mencetak laba atau memberikan dividen kepada Pemprov DKI. Namun, Eneng sangat menyayangkan, pasalnya pasca pandemi Covid-19 melandai, BUMD DKI tercatat belum memberikan kinerja yang maksimal hingga dividen yang diberikan tidak mencapai target.

Oleh sebab itu, Fraksi PSI meminta perusahaan dibawah naungan BUMD DKI memperbaiki tata kelola perusahaan yang rentan saat tertimpa krisis, semisal pandemi Covid-19 yang dampaknya memberi pengaruh pada keuangan perusahaan. "Selain itu, integritas BUMD DKI Jakarta perlu kembali ditegakkan, mengingat ada BUMD yang pernah berurusan dengan KPK karena dugaan korupsi, bahkan baru-baru ini ada yang dinyatakan bersalah oleh KPPU," kata Eneng.