Respons Riza Soal Aset Negara di DKI Dipakai untuk Biayai Pembangunan Ibu Kota Baru
Wagub DKI Riza Patria meyakini bahwa Pemerintah Pusat akan berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi rencana pemanfaatan aset pemerintah pusat pusat di Jakarta untuk membiayai pembangunan ibu kota baru. Sejauh ini belum ada pembahasan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI terkait rencana tersebut.
"Memang belum dibahas," ujarnya di DPRD DKI Jakarta, Senin (29/11).
-
Siapa ibu sambung Putri Rigan? Hubungan Putri Rigan dengan ibu sambungnya begitu erat. Mereka begitu akrab sehingga sering disangka mirip, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan darah di antara mereka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
-
Apa contoh kota yang menurut Ridwan Kamil gagal menjadi ibu kota? Dia mencontohkan Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar, yang dianggap gagal karena kotanya sepi dan desainnya hanya berfokus pada pusat pemerintahan.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
Namun demikian, politisi Gerindra meyakini bahwa Pemerintah Pusat akan berkomunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD.
"Nanti teman-teman bersama DPRD kita akan bahas dan tindak lanjuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pasti Pemprov dan DPRD DKI Jakarta akan dilibatkan," ujar dia.
"Itu kan semua nanti bersama-sama pemerintah pusat, dengan DPR RI kami di DKI antara Pemprov DKI dan DPRD DKI bersama-sama kita akan carikan solusi terbaik tentang aset-aset yang ada di DKI jakarta," lanjutnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengoptimalisasi aset negara senilai Rp1.000 triliun di Jakarta saat ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.
"Uangnya nanti akan digunakan untuk pembangunan di ibu kota negara baru," kata Direktur BMN DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan seperti dikutip Antara, Jumat (26/11).
Optimalisasi aset negara di Jakarta tersebut hanya dilakukan melalui penjualan saja, namun bisa juga melalui kerja sama dengan jangka waktu sekitar 30 tahun.
Aset negara di Jakarta antara lain meliputi tanah dan bangunan, sehingga sedang dipilah mana aset yang bisa dimonetisasi nantinya.
"Tapi tidak terburu-buru, kami harus mengatur terlebih dahulu," ujar Encep.
Jika optimalisasi terburu-buru, ia menilai harga aset negara di Jakarta kemungkinan akan menjadi rendah, sehingga pihaknya tak mau mengganggu pasar.
Baca juga:
Jokowi dan Yusril Bahas Masalah Hukum Pembangunan Ibu Kota Negara
Menteri Bahlil Sebut Ada Peluang Investasi Rp 144 T UEA untuk Bangun Ibu Kota Baru
Malaysia Ingin Dilibatkan dalam Pembangunan Kalimantan
PUPR Bocorkan Gambaran Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Baru
Kabar Terbaru Pemindahan Ibu Kota, Mulai Pindah 2024 Hingga Ada Tol Khusus
Kejar Pembangunan Ibu Kota Baru 2024, Anggota DPR Harap Pansus Segera Dibentuk