Rujukan Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Diminta Benahi Data Penerima Bansos
Penjelasan mendetail mengenai kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov DKI terhadap distribusi Bansos belum bisa disampaikan dari Dinas Sosial.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta untuk memperbaiki pendataan warga penerima bantuan sosial atas dampak pandemi Covid-19. Data Pemprov DKI disebut juga menjadi rujukan bagi pemerintah pusat untuk mendistribusikan bantuan.
Anggota DPRD Iman Satria mengatakan, sengkarut data warga penerima Bansos harus dibenahi dengan cara pendataan dilakukan oleh RT RW kelurahan setempat. Kemudian, data tersebut diserahkan kepada Pemprov.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
Ketua Komisi E DPRD itu menuturkan, Pemprov DKI menyerahkan data warga kepada pemerintah pusat.
"Koordinasinya kita berdasarkan data, dan kita sebagai eksekutor datanya yang dipakai itu kan data dari Pemda kepada pemerintah terus mereka memberikan bantuan, kita sebagai eksekutornya nanti di lapangan," kata Irman, Rabu (22/4).
Meski terus berkoordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat, Irman selaku legislatif ibu kota mengaku belum mendapat informasi bentuk bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat.
"Yang jelas datanya dari Pemprov, cuma belum tahu juga ini dalam bentuk duit atau apa barang belum tahu," ujarnya.
Penjelasan mendetail mengenai kolaborasi pemerintah pusat dan Pemprov DKI terhadap distribusi Bansos belum bisa disampaikan dari Dinas Sosial.
Merdeka.com, telah menghubungi Kepala Dinas Sosial namun tak kunjung mendapat respons.
Sementara itu, selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atas upaya penanggulangan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta warganya mendapat Bansos. Distribusi telah dilakukan sejak 9 April hingga 24 April.
Isi paket Bansos berupa kebutuhan pokok yakni beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter, 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.
Pemprov DKI juga menegaskan tidak ada bantuan berupa uang tunai.
Baca juga:
DPRD Minta Pemprov DKI Benahi Pendataan Warga Penerima Bansos
Pro Kontra Gedung Sekolah di Jakarta Dijadikan Ruang Isolasi Covid-19
Pemprov DKI Akan Sulap Sekolah Jadi Tempat Tinggal Tim Medis
Beda Data Positif Corona Antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat
Banyak Rusun Kosong, DPRD DKI Keberatan Sekolah jadi Ruang Isolasi Pasien Covid-19
62.100 Orang Lakukan Rapid Test di Jakarta, 2.248 Dinyatakan Positif Covid-19