Sanggah KPK, Ketua DPRD DKI Klaim Setengah Anggotanya Sudah Laporkan Harta Kekayaan
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi menjelaskan, saat ini sudah ada 57 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan LHKPN.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyayangkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut anggota DPRD DKI Jakarta belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Prasetyo, sudah lebih dari 50 anggota DPRD DKI Jakarta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga 31 Maret 2019.
"Artinya, sudah ada setengahnya atau 50 persen dari total jumlah anggota DPRD sebanyak 106 orang, sudah melaporkan LHKPN ke KPK," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (10/4).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang Ganjar Pranowo temui di Rakernas PDIP? Ganjar tiba di lokasi pukul 13.27 WIB dengan mengenakan pakaian serba merah sambil membawa gambar Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden pertama RI, Soekarno.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya melaporkan secara langsung LHKPN di kantor KPK. Kendati begitu, Prasetio menyebut anggota DPRD DKI lainnya telah mendapatkan pendampingan oleh staf KPK pada 27 Maret 2019.
"Teman-teman di DPRD memang butuh waktu untuk penyesuaian mengisi e-LHKPN. Tapi kalau dikatakan tidak satupun yang melaporkan, itu tidak benar," ucapnya.
Prasetio mengaku kecewa dengan pernyataan salah satu komisioner KPK yang melarang masyarakat untuk memilih calon legislatif (caleg) petahana.
"Biar warga yang menilai sendiri untuk memilih tanpa pengaruh siapa pun. Benar harus dikatakan benar, jangan dibolak-balik," jelasnya.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi menjelaskan, saat ini sudah ada 57 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan LHKPN.
"Data yang ada tanggal 27 (Maret), 37 dewan (melaporkan). Tanggal 28 (Maret), 20 orang. Jadi jumlah 57 (anggota) dengan sebelumnya 9," tutur Yuliadi.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan bahwa tidak ada anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
"Bagaimana memberantas korupsi di sektor politik? Seharusnya yang memberi contoh adalah aktor-aktor politik tapi kepatuhan penyerahan LHKPN DPRD provinsi seperti di DKI Jakarta, tidak ada satu pun yang melapor LHKPN!" kata Laode di gedung KPK Jakarta, Selasa (29/1).
Reporter: Ika Defianti
Baca juga:
Fraksi Gerindra DPR Paling Banyak Tak Lapor LHKPN, Fadli Zon Bilang Sibuk di Dapil
Tak Ada Laporan Kerja, Rekam Jejak Caleg Petahana DPR Sulit Ditemukan
KPK Sebut Tingkat Kepatuhan DPRD Kota Malang Setor LHKPN Baru 56 Persen
Caleg Terpilih Tak akan Dilantik Jika Tak Lapor LHKPN Dalam 7 Hari
KPU dan KPK Umumkan Anggota Legislatif yang Lapor Harta Kekayaan
Sebelum Nyoblos, Pemilih Bisa Cek Caleg Patuh atau Tidak Lapor Kekayaan di LHKPN