Sebelum Dipecat, Viani Limardi Dipindah ke Komisi A DPRD DKI Oleh PSI
Viani menyatakan belum ada surat pergantian antar waktu (PAW) yang dikirim PSI kepada Sekretariat Dewan. Namun, untuk surat pemecatan dari keanggotaan partai telah diterima.
Anggota DPRD, Viani Limardi, berpindah menjadi anggota Komisi A. Sebelumnya, mantan politisi PSI itu merupakan anggota komisi D yang membidangi pembangunan.
Viani menjelaskan, pemindahan dirinya dari Komisi D ke Komisi A saat statusnya masih aktif sebagai kader PSI. Namun pemindahan tersebut baru selesai diproses pihak Sekretariat Dewan pada hari ini.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Bukan saya yang minta pindah tapi memang penugasan dari partai pada waktu itu sudah diajukan jauh-jauh hari sebelum surat pemecatan saya keluar. Jadi, hari ini baru keluar SK-nya. Tapi pengajuannya sudah jauh hari sebelum pemecatan saya," ujar Viani, Senin (11/10).
Komisi A merupakan komisi yang membidangi pemerintahan. Tidak dijelaskan oleh Viani alasan PSI saat itu memindahkan Viani dari Komisi D ke Komisi A.
Viani menyatakan belum ada surat pergantian antar waktu (PAW) yang dikirim PSI kepada Sekretariat Dewan. Namun, untuk surat pemecatan dari keanggotaan partai telah diterima.
"Surat pemecatan dari partai ke saya sudah saya terima. Tetapi surat PAW yang dari partai ke DPRD kabarnya sih belum dikirim makanya saya juga bingung," ujarnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Augustinus, sebelumnya juga memastikan belum ada surat pemecatan yang dikirimkan Partai Solidaritas Indonesia PSI untuk Viani Limardi. Dengan demikian, Viani tetap masih berstatus legislatif Jakarta.
"Sampai saat ini, belum ada. Belum masuk ke DPRD," ucap Augustinus, Kamis (7/10).
Sementara Ketua DPW Jakarta PSI, Michael Victor Sianipar belum merespon perihal surat pemecatan yang digaungkan partai anak muda tersebut.
Kendati demikian, sebelumnya Michael mengatakan, PSI sedang memproses pemecatan Viani sebagai legislator Jakarta.
"Kami memastikan proses sedang berjalan dan sesuai peraturan perundangan. Saya harap kita semua dapat bersabar menunggu administrasi selesai. Setiap kursi legislator Fraksi PSI harus diisi oleh orang-orang yang amanah dan berintegritas,” ujar Michael, Rabu (6/10).
Michael menambahkan keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PSI sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ia meyakini 500 ribu warga Jakarta memilih PSI di tahun 2019 karena menaruh harapan besar bahwa PSI akan berani bersikap tegas terhadap kadernya sendiri.
Keputusan untuk menindak kader yang sudah melenceng dari nilai perjuangan tersebut diambil dengan penuh kehati-hatian dan seksama, dengan mempertimbangkan segala aspek keorganisasian dan mekanisme internal partai dari tingkat DPW hingga DPP.
“Peran pengawasan partai sangat penting. Kalau partai tidak berani tegas terhadap anggota dewannya, lantas siapa yang bisa menertibkan kerja para anggota dewan? Keputusan DPP ini adalah bukti komitmen partai untuk menegakkan aturan secara tegas pada setiap kader,” jelas Michael.
Menurutnya setiap kader yang menduduki jabatan publik harus mampu mewakili nilai-nilai perjuangan PSI dan menjaga integritasnya. Bagi PSI, komitmen terhadap nilai integritas serta komitmen untuk hadir kerja untuk rakyat tersebut sangat penting.
“Di PSI, tidak ada orang yang tidak bisa digantikan. Kader yang sudah melenceng bisa diganti, tapi nilai-nilai PSI tidak dapat dan tidak boleh digantikan. Ini pengingat untuk kita semua bahwa politik nilai itu paling penting. Kader PSI yang duduk di jabatan publik harus menjadi wajah dari politik gagasan PSI," tutupnya.
Baca juga:
KPK Soal Pemecatan Viani Limardi: PSI Serius Menangani Persoalan Korupsi
Sekwan Pastikan Belum Ada Surat Pemecatan Viani Limardi Sebagai Anggota DPRD DKI
Sekwan Tak Temukan Pelanggaran Viani, PSI Ngaku Punya Hasil Pemeriksaan Internal
PSI Sebut Pergantian Viani Limardi di DPRD DKI Masih Dalam Proses
Sekwan DPRD DKI Sebut DPA Dana Reses Sudah Sesuai Dipertanggungjawabkan Viani Limard
Dipecat dari DPRD, Viani Limardi Kesal Nama Baiknya Dirusak PSI
Sekwan Tak Temukan Penggelembungan Dana Reses, Viani Limard Mantap Gugat PSI
Sekwan DPRD DKI Tidak Temukan Penggelembungan Dana Reses Oleh Viani Limard