Setahun kinerja Anies, PDIP sindir 'Keberpihakan pada rakyat miskin di mana?'
Pertanyaan itu mengkritisi program hunian DP 0 Rupiah yang baru saja diluncurkan Anies. Program hunian yang sebelumnya dikatakan murah ternyata hanya bisa dimiliki warga berpenghasilan Rp 4-7 Juta karena beban cicilan Rp 2 juta/bulan. Padahal semasa kampanye, Anies menjanjikan 80 persen rumah untuk warga miskin.
Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, genap satu tahun pada 16 Oktober 2018 besok. Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, menilai program kerja Anies selama setahun belum sempurna karena gagal menjadikan hunian untuk rakyat miskin Jakarta.
Padahal, katanya, hal itu menjadi janji Anies-Sandi semasa kampanye dulu.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Mengapa PDIP mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta? Bahwa Anies juga jadi bagian pertimbangan, iya, Anies bagian dari pertimbangan. Oleh karenanya kami juga dengan Cak Imin dalam rangka itu semua," jelas dia.
-
Mengapa Anies Baswedan diajak oleh Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta? Alih-alih terus menjadi menteri, Anies diajak oleh Prabowo Subianto untuk mencalonkan diri bersama Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
-
Apa yang dititipkan Anies Baswedan kepada majelis hakim MK? Kita titipkan ke majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arahnya ke depan. Kami yakin semoga majelis diberikan keberanian, kekuatan untuk memutus yang terbaik untuk Indonesia kedepan
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
-
Apa profesi Anies Baswedan sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta? Rektor di Universitas Paramadina pada tahun 2007Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja pada tahun 2014 - 2016Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 - 2022
"Tidak ada rumah untuk rakyat miskin. Program DP 0 Rupiah yang sekarang menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan dengan cicilan Rp 2 juta perbulan. Tentunya ini di luar listrik dan air bersih, Iuran Pengelolaan Lingkungan karena status rusunami tidak diberikan subsidi. Pertanyaannya, keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?" kata Gembong di DPRD DKI, Senin (15/10).
"Gubernur Anies banyak berkata-kata, miskin berbuat," tambah Gembong
Selanjutnya, Fraksi PDI-P menyoroti target OK OCE yang tak terpenuhi. Gembong menyatakan awalnya program itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan kewirausahaan di setiap kecamatan. Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.
"Mereka belum bisa menjalankan usahanya karena belum mendapatkan izin usaha. Tak ada izin, tak dapat menjalankan usahanya.Data faktual menunjukkan bahwa data per Januari sampai dengan awal Oktober 2018 barulah hanya mencapai 1.811 IUMK (Ijin Usaha Mikro & Kecil) milik Pengusaha Mikro dan Kecil yang tergabung dalam gerakan OK OCE. Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen jauh dari sasaran awal," jelasnya
"Terbukti program OK OCE Gubernur Anies gagal total mencapai targetnya," tambahnya.
"Minimnya peminat operator atau koperasi angkutan umum bergabung disebabkan tidak tersedianya proyeksi keuntungan dalam skema perhitungan oleh Pemprov DKI. Alhasil jumlah armada yang bergabung baru 283 unit per September 2018 dengan melayani 33 rute. Angka itu jauh dari target 2.000 armada yang digembar gemborkan Pemprov," bebernya
Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga dinilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi. "Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi. Atau kalau ingin ditempatkan ke tempat wisata, para pengayuh becak hanya bertugas melayani wisatawan, tanpa menarik tarif ke wisatawan saat menggunakan becak. Artinya, para pengayuh becak didaftarkan dan dibayar oleh Pemprov DKI dengan APBD DKI. Jumlah becak tidak banyak di DKI, kami rasa APBD mampu mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji pengayuh becak," ujarnya.
Program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan dan normalisasi sungai wajib dilakukan untuk mengurangi banjir.
"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar Ciliwung Cisadane, normalisasi Kali Pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40%, dan masih banyak lagi yang belum terlaksana secara operasional lapangan. Ditambah dengan benturan pelaksanaan anggaran pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, ditengarai dengan pengembalian anggaran normalisasi sungai ke APBN," jelasnya.
"Berdasarkan data BBWSCC, sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi," jelas dia.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Belum selesai dibangun, Skybridge Tanah Abang sudah dioperasikan
Soft launching, Skybridge Tanah Abang baru bisa digunakan PKL pada akhir Oktober
Program Jak Lingko akan jangkau rusunami DP 0 Rupiah
Selain di Pondok Kelapa, Rumah DP 0 Rupiah akan dibangun di Cilangkap
Pemprov DKI akan talangi 20% uang muka 780 unit rumah nol rupiah
Pukul bedug, Anies Baswedan luncurkan program DP rumah 0 Rupiah
4 Gebrakan Anies Baswedan setelah setahun memimpin Jakarta