Sibuk benahi birokrasi Ahok sampai lupa gaji PNS DKI
Banyak sekali permasalahan dan kendala di internal yang selama ini dibiarkan begitu saja hingga mengakar.
Dua tahun memimpin DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, kaget melihat buruknya birokrasi di Pemprov DKI. Banyak sekali permasalahan dan kendala di internal yang selama ini dibiarkan begitu saja hingga mengakar.
Setelah mengamati persoalan itu satu per satu, Ahok, sapaannya, mulai berputar otak mencari jalan keluar. Dia bergerak cepat untuk menyelesaikan mengingat kepemimpinannya tinggal 3 tahun lagi.
Cara yang dipilih, Ahok melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI. Sedikitnya ada 6.500 PNS yang dirotasi dari jabatannya.
Meski berjalan baik, ternyata ide itu menimbulkan masalah baru. Perombakan ini membuat 70.000-an PNS DKI tak mendapatkan hak gajinya di bulan Januari ini.
Perombakan yang membuat posisi PNS bergeser pastinya berdampak pada nilai TKD yang diterima. Karena itu harus ada penyesuaian, yang membuat jadwal penerimaan gaji bergeser dari tiap tanggal 1.
"Jadi kepala dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Dia menambahkan, nomenkelatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.
"Nomenkelaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.
Akibat Ahok tak antisipasi itulah, anak buahnya telat gajian sampai sepekan. Berikut cerita PNS DKI telat gajian karena sibuknya Ahok urus birokrasi:
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Bagaimana besaran THR PNS Depok? Disebutkan, untuk besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
PNS DKI sampai ngutang karena tak gajian
Dua tahun menjabat di DKI, baru kali ini ada PNS telat gajian. Kondisi ini menyebabkan beberapa PNS menjerit dan mencari jalan keluar sendiri.
Salah satu PNS Golongan 2 B, Amsori mengatakan, sudah sekitar seminggu dirinya menunggu gaji. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dia harus berhutang terlebih dahulu.
"Waduh iya nih belum gajian. Perombakan bukan makin bener malah makin bobol nih. Biasa, mau gak mau kanan kiri. Gali lobang tutup lobang," ungkapnya.
Meski keuangannya tercekik, dia enggan menanyakan perihal gaji kepada atasannya. Alasannya, takut memperkeruh masalah. Sehingga dia memutuskan untuk menunggu.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta beralasan keterlambatan ini karena adanya perombakan jabatan. Amsori menilai,
ini hanya dalih yang disampaikan pihak terkait.
"Alah lagu lama. Tapi ya bisa aja sih soalnya baru kemaren perombakan,
jadi yang lama gak mau ngasih tahu caranya ke yang baru. Dah pada bodo amat," katanya.
Wagub Djarot kaget gaji pns DKI tak dibayar
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, kaget mendengar kabar anak buahnya belum menerima gaji padahal sudah tanggal 7 Januari. Dia mengimbau gaji yang harusnya diberikan tanggal 1 Januari lalu segera dibayarkan ke 72.000 PNS.
"Mosok, ya harus digaji lah," katanya.
Dia menduga, penyebab gaji belum bisa dibayarkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 belum selesai dibahas. Sehingga kejelasan kapan PNS DKI dapat digaji patut ditanyakan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
PNS telat gajian, Ahok berdalih dan salahkan staf
Ahok tak terima disebut telat menggaji anak buahnya. Dia makin emosi saat dikatakan penyebab terlambatnya pembayaran gaji karena perombakan besar-besar yang terjadi.
Ahok menduga, gaji pegawai negeri sipil (PNS) DKI belum dibayar untuk merusak citranya. Apalagi dalam pengamatannya memang banyak PNS DKI yang gerah dengan kepemimpinannya.
"Dia cuma ngorbanin aku kok. Dengan opini gara-gara Ahok aja kan" katanya.
Buatnya ini bagian dari konsekuensi agak sistem kerja di Pemprov DKI lebih baik. "Revolusi itu kaya makan anak sendiri. Terpaksa saya harus begitu," tegasnya.
Ramai pemberitaan, Ahok janjikan gaji dibayar hari ini
Melihat ramainya perbincangan gaji PNS telat dibayarkan, membuat Ahok berang. Dia segera membayarkan PNS pada hari ini namun tak disertai tunjangan jabatan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan, perombakan jabatan secara massal menjadi penyebab keterlambatan pemberian gaji. Padahal, menurut dia, dana untuk gaji telah disiapkan.
"Maka langkah yang kami lakukan hari ini me-listing gaji pegawai belum dengan tunjangan jabatan. Jadi mudah-mudahan hari ini paling lambat. Besok paling cepat sudah dapat gaji cuma tunjangan jabatan nanti dirapel tanggal 14 (Januari)," jelas Agus.
Dia menambahkan, seharusnya 72.000 PNS DKI jakarta sudah menerima gaji setiap tanggal 1 setiap bulannya. Namun pada bulan ini bertepatan pada hari libur. Sedangkan tanggal 2 Januari 2015 dilakukan pelantikan jabatan secara massal.
"Nah per pelantikan itu terjadi perubahan pejabat termasuk orang yang promosi. Kalau hari itu dibayarkan, maka bisa jadi ada orang yang mengembalikan ada yang lain?" ujar Agus.
"Nah sekarang kami ambil langkah serahkan gajinya dulu plus tunjangan anak istri baru nanti tunjangan jabatannya kami penuhi saat pembayaran TKD tanggal 14 (Januari)," tutupnya.