Tak ingin andalkan APBD, Terminal Pulogebang akan menjadi BLUD

Menurut Andri, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan agar pihak pengelola lebih fleksibel untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait. Saat ini anggaran yang dimiliki untuk mengelola Terminal Pulogebang sangatlah minim.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansah menyatakan, pihaknya akan mengelola terminal terpadu Pulogebang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar bisa menghasilkan pendapatan dari semua potensi yang ada.

Menurut Andri, keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan agar pihak pengelola lebih fleksibel untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait.

"Dengan potensi-potensinya yang bisa kita manfaatkan supaya kita mempunyai penghasilan dan kita tidak perlu lagi mengandalkan APBD untuk perawatan. Bahkan untuk merekrut cleaning service atau keamanan," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/1).

Andri menambahkan bahwa saat ini anggaran yang dimiliki untuk mengelola terminal Pulogebang sangatlah minim.

"Contoh sekarang, kita hanya membuka pintu utama. Sedangkan pintu-pintu lain yang mengakses ke situ ditutup karena memang petugas keamanan kita kurang," ujar Andri.

Tapi kalau dengan sistem BLUD, Andri menyatakan bisa memanfaatkan potensi yang ada. Potensi itu bisa menghasilkan uang sehingga bisa menambah personel keamanan dan petugas kebersihan.

"Intinya, fleksibilitas kita untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menggali potensi-potensi yang kita punya. Contoh videotron. Kita punya 3 (tiga) videotron di sana. Banyak sekali swasta-swasta yang akan bekerja sama dengan kita. Dengan adanya BLUD, kita bisa cepat melaksanakan kerjasama di situ," jelasnya.

Nantinya, penghasilan yang didapat Dishub akan digunakan untuk meningkatkan layanan transportasi di bidang lain seperti keamanan, kebersihan dan lainnya.

"Yang bisa kita gali ini kan kios, mal, parkir, dan videotron. Nah, pendapatannya itu kalau bisa menutupi semua operasional yang ada di terminal Pulogebang," ungkapnya.

Andri menjelaskan, dengan luas 12 hektar, Pulogebang setidaknya butuh 100 petugas keamanan. Sementara saat ini, baru ada 40 petugas yang berjaga di sana.

"Setiap tahun saja, kita membutuhkan dana untuk semua operasional Pulogebang hampir 20 miliar rupiah, itu kan beban APBD. Tapi kalau kita bisa manfaatkan potensi dengan bekerjasama pihak ketiga, kita enggak perlu lagi minta APBD. Kita kelola sendiri bisa. Bahkan, mungkin kalau sudah oke, dua-tiga tahun kemudian, kita bisa menyumbang APBD," tandasnya.