Takut dirusak demonstran, alasan anggota DPRD DKI ganti pelat hitam

Pelat hitam dipakai agar mobil dinas mereka tak jadi sasaran demonstran.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengakui, selama seminggu terakhir ini dirinya telah menggunakan pelat hitam tidak resmi, untuk mobil dinasnya yang berjenis Toyota Corolla Altis tersebut

"Sudah seminggu ini saya ganti pelat, biasanya pakai pelat merah," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (2/10).

Syarif berdalih, mobil yang digunakannya untuk bertugas dan menemui konstituennya di lapangan itu, kerap kali dihentikan oleh sejumlah demonstran saat menggunakan pelat merah. Oleh karenanya, Syarif mengaku mengganti pelat mobil dinasnya itu dengan warna hitam, agar mobil tersebut tidak menjadi sasaran lagi oleh mereka.

Namun, Syarif mengaku bahwa saat ini dirinya sedang mengurus plat hitam secara resmi, ke Polda Metro Jaya. Begitu plat hitam resmi selesai dibuat, maka plat nomor itu akan langsung dipasang di mobil dinasnya tersebut.

"Saya juga lagi urus penggantian nomor pelat jadi hitam dan resmi," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budihartono mengatakan, seharusnya penggantian pelat nomor kendaraan menjadi warna hitam secara ilegal itu tidak boleh dilakukan. Ia berujar, pelat mobil itu seharusnya tercantum lambang dari pihak kepolisian.

Heru mengatakan, anggota DPRD boleh mengubah pelat mobilnya menjadi warna hitam, asalkan mengajukan ke Polda Metro Jaya, dengan berkoordinasi kepada pihak Sekretariat Dewan sebelumnya.

Setelah pelat nomor itu berwarna hitam, lanjut Heru, STNK-nya pun pasti berbeda dengan yang aslinya, karena pelat PQB merupakan plat resmi Pemerintah Provinsi DKI sehingga tidak dibenarkan mengubahnya menjadi warna hitam.

Baca juga:
Mobil dinas DPRD diganti pelat hitam, BPKAD DKI nilai pelanggaran
Kasus UPS, kubu Lulung sebut ada pimpinan Komisi E ambil keuntungan
Bantah terlibat, Haji Lulung justru yakin bakal bongkar korupsi UPS
M Taufik : Berdoa saja Oktober Ahok jadi tersangka korupsi oleh KPK
Benarkah gaji Rp 22 juta masih kurang untuk anggota DPRD DKI