Taufik minta Pemprov DKI tak usir warga rusunawa menunggak
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan survei mengenai keadaan ekonomi warga penghuni rusunawa. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya akan merugikan masyarakat.
DPRD DKI Jakarta meminta eksekutif untuk melakukan evaluasi terhadap penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang menunggak. Jangan sampai ada aksi pengusiran kepada mereka yang tengah sulit ekonominya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Pemprov DKI harus melakukan survei mengenai keadaan ekonomi warga penghuni rusunawa. Jangan sampai keputusan yang diambil nantinya akan merugikan masyarakat.
"Saya kita pelajari dahulu ya, karena bisa jadi ekonominya sulit. Jadi saya minta Pemda jangan kemudian menggusur atau mengeluarkan mereka dari rusun," katanya kepada merdeka.com, Selasa (8/8).
Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan khusus untuk mengatasi tunggakan yang mencapai Rp 32 miliar itu.
"Harus ada kebijakan lain, karena ekonomi kita yang sulit," jelasnya.
Taufik mengungkapkan, rencana Pemprov DKI Jakarta untuk memberdayakan warga rusunawa harus direalisasikan. Namun, dia meminta kepada eksekutif untuk mengajukan anggaran untuk menjalankannya.
"Saya kira dia (Pemprov DKI) harus menganggarkan, kalau enggak bagaimana mau jalan," tutupnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menegaskan tidak akan mengusir penghuni rusun yang menunggak pembayaran.
"Kita kan pemerintah melayani masyarakat, enggak mungkin kita kejam sama masyarakat kita, enggak kita usir," ungkapnya di Jakarta, Selasa (8/8).
"Orang hidup itu ada konsekuensi ada pembiayaan Tuhan aja kasih pajak kita apa itu harus bayar zakat fitrah. Itu kan ibadah, kalau dia bayar rusun ibadah sama keluarganya jadi nyaman," sambungnya.
Namun Saefullah menegaskan perlu adanya kesadaran masyarakat untuk membayar rusun, karena uang dari pembayaran untuk meningkatkan dan memperbaiki rusun sendiri bukan untuk Pemprov DKI.
Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini menyindir banyak warga rusun yang mampu membeli rokok tapi tidak mampu membayar rusun. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal.
"Analogi saya sama rokok saja lah kalau teman-teman saudara kita ngerokok coba dipikirkan Rp 22.000 satu bungkus rokok, 10 kali Rp 220.000 kalau 4 minggu sudah Rp 840.000 hampir Rp 1 juta. Mari kita bangun kesadaran (bayar rusun). Karena ini bukan masuk dalam kas pemerintah ini akan dikembalikan untuk rusun itu," pungkasnya.
Baca juga:
Kegeraman Djarot ada warga mampu punya rusunawa
Djarot kaget lihat wanita cantik di Rusunami, tahunya simpanan
Ini kata Djarot soal rencana Anies Sandi ubah rusunawa jadi rusunami
Pemprov DKI berencana bangun rusun transit di Ancol
Penghuni rusun banyak yang nunggak, Sekda DKI tak bisa tidur
-
Apa yang diklaim oleh video tentang Mahfud MD dan DPR? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Siapa saja anggota DPRD Jateng yang dilantik bersamaan? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa. Mereka adalah Iskandar Zulkarnain (59) dan putranya, M Rizqi Iskandar Muda (22) yang merupakan kader Partai Gerindra yang sama-sama berasal dari Daerah Pemilihan Jateng 13.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.