Tekan kemacetan di Jakarta, Pemprov Jabar kaji penerapan ERP di perbatasan
Lebih lanjut, penerapan sistem ERP lebih layak ditempatkan di wilayah Jabar dibanding di pintu masuk DKI. Dedi menilai beban jalan provinsi yang dilalui oleh kendaraan arah DKI jauh lebih tinggi sekaligus rata-rata kendaraan tersebut pajaknya sudah masuk ke DKI.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang merumuskan penerapan electronic road pricing (ERP) atau sistem berbayar bagi kendaraan roda empat di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Ini merupakan bagian rencana dari solusi mengentaskan kemacetan yang sudah disusun sejak tahun 2017 lalu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Dedi Taufik menyatakan belum bisa merinci bagaimana besaran bayarannya. Namun, pihaknya sedang melakukan studi untuk di Margonda, Depok harus berbayar.
-
Mengapa Penerapan ERP di Jakarta terhambat? ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders, " kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang menjadi salah satu solusi untuk kemacetan di Jakarta? Wacana Pembagian Jam Kerja Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Mengapa kemacetan di Jakarta meningkat? Syafrin juga menuturkan peringkat kemacetan DKI Jakarta mengalami kenaikan. Sebelumnya peringkat 46, kini menjadi peringkat 29.
"Kemacetan Ibu Kota harus ada solusi. Ini sedang dikaji, agar masyarakat bisa beralih ke transportasi publik," katanya saat dihubungi, Selasa (27/3) malam.
Alasan studi awal penerapan sistem berbayar ini diambil di daerah Margonda karena dari pertimbangan kendaraan yang masuk ke DKI dari sana terbilang tinggi. Kebijakan ini pun dilakukan kajian untuk diterapkan di daerah Bekasi.
Rencananya, studi dilakukan rampung di tahun ini termasuk kajian tentang bangkitan tarikan, kesiapan transportasi umum pendukung hingga lahan parkir besar. Dengan demikian, penerapan sistem ini tidak bisa langsung diterapkan meski studi yang dilakukan bisa rampung cepat.
"Hal ini membutuhkan kesiapan moda transportasi massal agar pengendara terlayani," katanya.
Apalagi proyek kereta ringan Jakarta-Bekasi, Bogor-Depok juga belum tuntas dan sarana parkir yang luas belum ada.
"Sekarang harus bersamaan, kalau dengan berbayar, pranatanya harus disiapkan. DKI juga kan begitu, mereka menyiapkan pula pranata seperti bus rapid transit hingga LRT-nya, memang tidak bisa diterapkan cepat," tuturnya.
Lebih lanjut, penerapan sistem ERP lebih layak ditempatkan di wilayah Jabar dibanding di pintu masuk DKI. Dedi menilai beban jalan provinsi yang dilalui oleh kendaraan arah DKI jauh lebih tinggi sekaligus rata-rata kendaraan tersebut pajaknya sudah masuk ke DKI.
"Kalau di Depok Bekasi berbayar otomatis langsung pindah moda," katanya.
Dedi menghitung dari wilayah penyangga Jakarta, jumlah kendaraan yang bergerak masuk per hari rata-rata mencapai 2 juta kendaraan. Jumlah itu akan kembali dihitung berapa jumlah kendaraan pribadi.
"Setelah dikaji dari sana, maka nantinya harus dilakukan sistem jalan berbayar yang melintas sebelum ke Ibu Kota," paparnya.
Baca juga:
Menakar efektivitas konsep ERP untuk menekan kemacetan di Jakarta
BPTJ sebut wacana mobil bayar masuk Jakarta agar orang beralih ke angkutan umum
Ditlantas sebut konsep ERP digodok Dishub, diharapkan beroperasi Asian Games
Menelusuri underpass Matraman yang bercabang dua
Ketum PAN menentang interpelasi Gubernur Anies Baswedan
Gerindra bantu Anies soal Tanah Abang: Produk dia atau pemimpin sebelumnya