TGUPP Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Disorot, Inilah Tugas dan Wewenangnya
Untuk mengetahui lebih jelas, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP diketahui dengan rinci tugas dan wewenang dari TGUPP.
Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sedang menjadi sorotan. Lantara dalam KUA-PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020, anggaran TGUPP naik dari Rp18,99 miliar menjadi Rp26,5 miliar.
Rencana kenaikan anggaran TGUPP dipertanyakan karena selama ini warga Jakarta mempertanyakan apa yang sudah dilakukan anggota TGUPP untuk pembangunan Jakarta.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta berencana untuk meningkatkan kondisi TK Gudang Peluru? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. "Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK," ucap Heru.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Kapan TPA Piyungan ditutup? Penutupan TPA Piyungan diberlakukan mulai 23 Juli hingga 5 September 2023.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
Untuk mengetahui lebih jelas, berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP diketahui dengan rinci tugas dan wewenang dari TGUPP. Berikut rinciannya:
Memberi Saran, Masukan dan Evaluasi Kebijakan Gubernur
Dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2019 tentang TGUPP, diketahui
Berdasarkan Pasal 4, tugas dari TGUPP adalah melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan gubernur, memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur.
Selain itu tugas TGUPP melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan gubernur, menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan gubernur dan melaksanakan pendampingan program prioritas gubernur yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
Memantau Perencanaan dan Pengganggaran
Dalam pasal 4 Pergub DKI Nomor 16/2019 tentang TGUPP, tugas dari TGUPP juga melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh perangkat daerah.
Selanjutnya melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan dan wakil gubernur, melaksanakan tugas yang diberikan oleh Gubernur dan melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur.
Wewenang TGUPP
Selain menjalankan tugas yang sudah diatur dalam pasal 4 Pergub DKI Nomor 16 tentang TGUPP, terdapat juga wewenang dari TGUPP yang diatur dalam pasal 5, antara lain mengundang rapat Perangkat Daerah, meminta data atau informasi dari Perangkat Daerah dan mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
Sementara itu dalam pasal 6 TGUPP dapat menghadiri rapat pimpinan dan atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Gubernur sesuai kebutuhan.
Tugas Masing-Masing 4 Bidang Kerja
TGUPP terdiri dari empat bidang kerja yakni bidang respons strategis, bidang hukum dan pencegahan korupsi, bidang pengelolaan pesisir, serta bidang ekonomi dan percepatan pembangunan.
Untuk bidang respons strategis, anggota TGUPP bertugas menganalisis pengaduan masyarakat serta memiliki kewenangan menindaklanjuti aduan masyarakat dengan mengoordinasikan satuan kerja perangkat daerah.
Selanjutnya bidang hukum dan pencegahan korupsi merupakan gabungan dari bidang harmonisasi regulasi serta pencegahan korupsi. Bidang ini tugasnya menganalisis kebijakan gubernur dalam penanganan hukum dan pencegahan korupsi.
Lalu bidang pengelolaan pesisir memiliki tugas melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Gubernur dalam pengelolaan pesisir, memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan gubernur dalam pengelolaan pesisir.
Sedangkan dalam bidang ekonomi dan percepatan pembangunan anggota ditugaskan untuk memberikan pertimbangan terkait penganggaran program prioritas gubernur.
(mdk/dan)