'Tidak mungkin Jokowi tak tahu pengadaan bus Transjakarta'

Setiap anggaran di daerah selalu diketahui kepala daerah seperti gubernur.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi dinilai mengetahui secara pasti anggaran pengadaan proyek bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun pada tahun 2013. Pasalnya, setiap anggaran pengadaan proyek di daerah harus diketahui kepada daerah setempat.

"Pada waktu perencanaan anggaran, penyusunan nomenklatur proyek, tidak mungkin tidak tahu walau secara umum. Kalau pengadaan bus mungkin tidak terlibat langsung karena pengguna anggaran proyek itu Dishub. Pejabat pelaksana kegiatan pasti di lingkungan Dishub. Tidak mungkin Gubernur tidak tahu proyek sebesar itu. Hanya mungkin (Gubernur) tidak terlibat secara teknis," ujar Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis kepada merdeka.com di Jakarta, Kamis (22/5).

Margarito menjelaskan seharusnya Dishub DKI Jakarta memberitahukan pada gubernur mengenai penggunaan anggaran tersebut. Termasuk, spesifikasi barang dalam proyek tersebut.

"Dilakukan atau tidak, saya tidak tahu. Karena jumlahnya cukup besar, triliunan rupiah. Ini yang diselidiki penyidik Kejaksaan Agung. Penyelenggaraan secara teknis belum tentu dia tahu," imbuhnya.

Kejagung juga telah menetapkan Setyo Tuhu (ST), selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi I Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan R Drajat Adyaksa (DA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus TransJakarta serta mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono sebagai tersangka kasus bus Transjakarta berkarat.

Baca juga:
Tim hukum Jokowi sebut ada yang setir kasus Transjakarta
Ahok tak butuh bantuan hukum hadapi Udar, 'buang-buang duit gue'
Ahok ke Udar Pristono: Saya heran Jokowi kagak lu serang
28 Tahun jadi PNS, harta Udar Pristono Rp 26 M
Ini ucapan Ahok yang bikin Udar lapor polisi