Tim angket rampung, Gerindra, PKS & Golkar dukung HMP kepada Ahok
Saat ini sudah 28 anggota dewan menyetujui hak menyatakan pendapat terhadap Ahok.
Panitia angket telah selesai melaporkan hasil penyelidikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kesimpulan mereka, Basuki dinilai telah melakukan pelanggaran terhadap sejumlah undang-undang.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Syarif, menyarankan laporan tersebut ditindaklanjuti menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dan secepatnya untuk dibahas pekan depan. Dia mengklaim sudah ada 28 anggota dewan yang menandatangani HMP.
"Agar pekan depan dibahas HMP. Kan tadi dia (panitia angket) bilangkan menindaklanjuti, saya simpulin, tindak lanjutnya kami mengumpulkan tanda tangan sudah terkumpul," ungkapnya di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4).
Dia menambahkan, 28 tanda tangan tersebut didapatkan hasil kolektif anggota dewan yang mendukung HMP. Sejauh ini baru tiga fraksi yang menyetujui hasil angket menjadi hak menyatakan pendapat.
"Sudah ada 20 orang, tambah PKS ada 8 orang, jadi ada 28 orang. Sudah sah. Gerindra, Golkar dan PKS," jelasnya.
Syarif menjelaskan, untuk mengajukan HMP yang diperlukan minimal persetujuan 20 anggota dewan. Setelah itu, Badan Musyawarah (Bamus) akan membahas untuk membentuk panitia khusus (Pansus).
"Lalu dibentuk Pansus. Untuk mengambil keputusan hasil HMP-nya, apa yang mau dinyatakannya keputusan minimal 2/3 dari anggota DPRD," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua panitia angket M Ongen Sangaji menegaskan, Ahok melakukan pelanggaran mengenai mekanisme pengiriman RAPBD DKI Jakarta 2015 dan etikanya sebagai seorang pimpinan.
"Atas dasar penyelidikan, maka panitia angket dengan ini mengusulkan kepada DPRD, untuk menindak lanjuti pelanggaran yang telah dilakukan oleh saudara Gubernur," ungkap Ongen sebelumnya.
Baca juga:
Ini deretan pelanggaran Ahok hasil penyelidikan tim angket DPRD
Dulu semangat, DPRD kini malas-malasan saat Paripurna angket Ahok
Bila dipecat, Ahok mau melawak di Stand up Comedy
Ini kata Ahok bila hasil angket berujung hak nyatakan pendapat
Prasetyo sebut konflik APBD muncul karena kelakuan anak buah Ahok
Jelang akhir hak angket, Taufik kini bilang Ahok teman baik
Hasil penyelidikan tim angket 32 halaman, Ahok dinilai salah
-
Apa yang dirayakan oleh Ahok dan Puput? Ahok dan Puput merayakan ulang tahun putri mereka dengan acara yang sederhana, namun dekorasi berwarna pink berhasil menciptakan atmosfer yang penuh semangat.
-
Apa yang dikatakan Hasto mengenai peluang Anies dan Ahok di Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.