Tolak Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, PSI Minta Kader Tak Hadiri Rapat Paripurna

Michael menjelaskan, seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen disampaikan transparan ke publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut. Jika itu tidak dipenuhi, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam Rapat Paripurna.

2020-12-07 12:49:24

DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2021 hari ini. Pembahasan APBD DKI sempat menjadi polemik karena mata anggaran rencana kegiatan tahunan (RKT) DPRD DKI tahun 2021 yang mencapai Rp888 miliar.

Belum diketahui apakah poin akhirnya apa disetujui juga atau tidak masuk dapat APBD DKI 2021. Namun demikian, DPW PSI menginstruksikan seluruh anggota fraksinya di DPRD DKI Tak Hadiri Rapat Paripurna hari ini sebagai wujud protes PSI terhadap simpang siurnya isi rincian anggaran APBD, termasuk RKT, yang akan disahkan hari ini.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar, mengatakan ketidakhadiran PSI dalam rapat adalah wujud mencegah terpenuhinya kuorum rapat yang menyetujui pengesahan APBD yang ada.

"Kami dari pihak DPW PSI mempertanyakan bagaimana mungkin anggota-anggota DPRD dari fraksi kami menghadiri rapat yang rinciannya sendiri belum bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik," kata Michael dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (7/12).

Michael menjelaskan, seharusnya pembahasan anggaran dilakukan dengan seksama dan seluruh rincian data sampai tingkat komponen disampaikan transparan ke publik sebelum Rapat Paripurna mengesahkan APBD tersebut. Jika itu tidak dipenuhi, publik tidak mengetahui apa yang sebenarnya disepakati di dalam Rapat Paripurna tersebut.

"Jangan sampai DPRD dan Gubernur menandatangani dokumen yang isinya tidak banyak diketahui orang. Bahkan, jangan-jangan tidak semua anggota DPRD yang hadir pun mengetahui apa-apa saja yang tertuang dalam dokumen yang ditanda tangani di Rapat Paripurna itu," tambah Michael.

PSI menilai publik punya hak untuk mendapatkan kepastian, ke mana saja uang rakyat akan dialokasikan dan untuk apa saja. Informasi itu biasanya sudah ditampilkan di website apbd.jakarta.go.id. Namun, sejak transisi ke sistem 'Smart Budgeting' rincian itu masih juga belum bisa diakses publik.

Pengalaman pembahasan APBD selama ini, baik di tahun lalu di mana ditemukan usulan pengadaan lem aibon senilai Rp80 miliar lebih dan juga di tahun ini di mana terdapat usulan kenaikan RKT senilai 888 miliar Rupiah, seharusnya menjadi momen pembenahan proses penganggaran di Jakarta.

"Kami tegas menolak kenaikan RKT, dan suara dari publik juga sudah sangat tegas soal itu. Kami berharap hasil-hasil rapat pembahasan anggaran dibuka ke publik secara rinci. Bahkan, bukan hanya RKT tapi seluruhnya, demi transparansi dan partisipasi publik," kata Michael.

Michael mengapresiasi aspirasi publik yang sudah disampaikan oleh berbagai unsur masyarakat baik di media sosial dan juga secara nyata melalui diskusi-diskusi dan aksi-aksi publik. Bagi PSI, partisipasi seperti ini adalah proses yang diperlukan dalam mengawal demokrasi Jakarta.

"Demokrasi kita harus naik kelas, PSI mengapresiasi partisipasi publik. Kami harap pembahasan anggaran di tahun depan akan lebih berkualitas lagi, lebih bertanggung jawab, transparan, dan juga partisipatif," tutup Michael.

Baca juga:
Ahok Ngamuk Baca Anggaran Tunjangan DPRD DKI Naik
Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD DKI, NasDem Sebut Dana RKT Tidak Cair Tiap Bulan
PSI Minta Ketegasan Anies Baswedan Soal Usulan Kenaikan Pendapatan Anggota DPRD DKI
PPP: Kenaikan Tunjangan DPRD DKI Kurang Tepat di Masa Pandemi
Bansos Covid-19 Dinilai Makin Lemah, DPRD DKI Malah Minta Naik Pendapatan
Wacana RKT DPRD DKI 2021 Rp8,3 M, PKB Minta Pertimbangkan Kebatinan Warga

(mdk/lia)