Usulkan Interpelasi Formula E, Elektabilitas PDIP dan PSI Unggul di Jakarta

Publik mempertanyakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah ketidakpastian apakah Formula E akan tetap bisa digelar. Target penyelenggaraan diundur hingga Juni 2022, setelah sebelumnya tertunda karena Jakarta menjadi episentrum pandemi Covid-19.

2021-09-10 09:16:00

Rencana sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan panen dukungan publik. Interpelasi ditujukan untuk meminta penjelasan atas keputusan Anies menjadikan balap mobil listrik Formula E sebagai program prioritas.

Publik mempertanyakan penggunaan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tengah ketidakpastian apakah Formula E akan tetap bisa digelar. Target penyelenggaraan diundur hingga Juni 2022, setelah sebelumnya tertunda karena Jakarta menjadi episentrum pandemi Covid-19.

Temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan bahwa dua partai politik yang mengusulkan interpelasi, yaitu PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), unggul di DKI Jakarta.

"Konsistensi PDIP dan PSI menggulirkan interpelasi terhadap Anies berbuah secara elektoral dengan tingginya elektabilitas dan unggul di DKI Jakarta," kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Kamis (9/9).

PDIP mengalami kenaikan elektabilitas dari survei sebelumnya pada bulan Maret 2021 sebesar 21,3 persen, kini mencapai 22,8 persen. Sementara itu PSI juga mengalami lonjakan elektabilitas, dari 14,3 persen menjadi 17,0 persen.

Di antara partai-partai yang cenderung menolak interpelasi, hanya Demokrat yang mengalami kenaikan elektabilitas secara signifikan. Demokrat yang secara nasional sedang naik daun sebagai partai oposisi utama naik elektabilitasnya, dari 5,5 persen menjadi 8,0 persen.

PKB sedikit naik dari 2,8 persen menjadi 3,3 persen, begitu pula dengan PPP (2,0 persen/2,3 persen). Selebihnya mengalami penurunan elektabilitas, yaitu Golkar (9,9 persen/8,5 persen), PKS (8,5 persen/6,8 persen), Gerindra (7,0 persen/6,3 persen), dan PAN (3,5 persen/2,8 persen).

"Turunnya elektabilitas tersebut perlu dicermati oleh pimpinan partai-partai dan wakil-wakilnya di DPRD DKI Jakarta, jangan sampai demi menolak interpelasi berdampak pada hilangnya dukungan publik secara elektoral," tandas Riandi.

Ancaman juga datang dari partai-partai baru, khususnya Partai Ummat (1,3 persen/3,0 persen) dan Gelora (0,3 persen/1,5 persen). Partai Ummat didirikan oleh Amien Rais yang berlatar belakang PAN, sedangkan Gelora diisi tokoh-tokoh yang semula bergabung dalam PKS.

Pada papan bawah terdapat Perindo (1,0 persen/0,8 persen), PBB (0 persen/0,5 persen), Berkarya (0,8 persen/0,3 persen), dan Hanura (0,5 persen/0,3 persen). Sisanya tidak mendapat dukungan (PKPI, Garuda, dan Masyumi Reborn), serta tidak tahu/tidak jawab (12,0 persen).

Nusantara Strategic Network (NSN) melakukan survei pada 28 Agustus-3 September 2021 dengan 400 responden mewakili seluruh wilayah di DKI Jakarta. Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±4,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Reporter: Rinaldo/Liputan6.com

Baca juga:
Interpelasi Dinilai Jadi Momentum Anies Baswedan Jelaskan Rencana Formula E di DKI
Loloskan Interpelasi, PDIP DKI Lakukan Pendekatan Personal ke Anggota Lain Fraksi
Pengamat Sebut Penolakan Interpelasi Tanda Kejanggalan di Formula E
Anies Baswedan Diminta Tak Perlu Takut Interpelasi Formula E
PDIP: Jika Anies Utamakan Kepentingan Warga, Mengapa Formula E Tidak Dibatalkan?
Pertarungan Politik Interpelasi Formula E di DPRD DKI

(mdk/fik)