Usut pelanggaran etika, Ahok sarankan DPRD sekalian pakai psikiater

Hubungan Ahok dan DPRD makin memanas dan sama-sama tak ada yang mau mengalah.

Panitia angket sempat mempertanyakan etika Basuki Tjahaja Purnama sebagai gubernur kepada pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Ahok, sapaan Basuki, bingung dengan sikap tersebut.

Ahok mengungkapkan, seharusnya permasalahan etika tidak ditanyakan kepada pakar hukum tata negara. Menurut Ahok, masalah itu lebih tepat ditanyakan panitia angket ke ahli komunikasi politik.

"Saya enggak ngerti ya, kalau mau tanya etika harusnya undang pakar komunikasi. Ya jangan tanya sekarang kalau mau orang tata negara etika, mungkin nanyanya enggak sabar," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/3).

Bahkan, dia menyarankan, agar panitia angket juga menggunakan dokter psikologi untuk menyelidikinya. Apalagi, kata Ahok, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana pernah menyebutnya orang gila.

"Sekalian mereka perlu tanya psikolog, kan Lulung bilang Ahok gila, makanya mesti undang psikiater, dokter jiwa. Untuk tanya gimana sih kejiwaan gubernur, sampe berani membuka mulut bilang kami mencuri Rp 12,1 triliun gitu lho, pokir ada Rp 40 triliun. Harus dites kejiwaannya dong," tutupnya.

Baca juga:
Ahok ungkap alasan Bestari berbalik menolak hak angket
Ini komentar nyeleneh Ahok disebut Prasetyo ngidam tokek
'Dalam Tap MPR dan UU Pemda, kepala daerah harus jaga etika'
Ketua DPRD DKI: Gue masalah angket nggak ikut-ikut
Ketua DPRD DKI: Mungkin Ahok lahirnya ngidam Tokek
Bareskrim sebut pengadaan UPS rugikan uang negara hingga Rp 50 M
Ketua panitia angket tak masalah tidak diliput media