Wacana Taksi Online Bebas Ganjil Genap, Anies Tunggu Hasil Evaluasi
Anies memastikan, semua permintaan terkait ganjil genap dipertimbangkan. Namun untuk memenuhi atau tidak, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan, pihaknya akan memikirkan kepentingan publik.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengemudi taksi online untuk menunggu hasil evaluasi ujicoba perluasan ganjil-genap. Ini menanggapi aksi para pengemudi taksi online yang meminta dibebaskan dari kawasan ganjil genap.
Dia memastikan, semua permintaan terkait ganjil genap dipertimbangkan. Namun untuk memenuhi atau tidak, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan, pihaknya akan memikirkan kepentingan publik.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Bagaimana cara kerja KTP Sakti menurut Ganjar Pranowo? “KTP sakti ini merepresentasikan semuanya, tinggal pendataannya dibuat dengan baik, pengelolaannya dengan sistem yang baik dan KTP-nya tinggal dipakai dengan card reader saja,” Lebih jauh, Mantan Anggota DPR RI ini menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kapan rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud digelar? TPN Gelar Rapat Mingguan: Mantapkan Gerakan Blusukan Ganjar-Mahfud yang Tak Bisa Dilakukan Prabowo Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md, menggelar rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
"Tapi semua dipertimbangkan," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/8).
Anies menjelaskan, aksi tersebut adalah bagian dari proses uji coba yang akan disusul oleh proses evaluasi.
"InsyaAllah dalam waktu dekat dishub akan mengeluarkan hasil pantauan dampak atau perubahan dari lalu lintas akibat penerapan ganjil genap," ujarnya.
Dari situ, Anies mengungkapkan, nantinya akan diketahui perubahan kecepatan lalu lintas seperti apa, kepadatan lalu lintas, waktu tempuh, kemudian kondisi kualitas udara bagaimana.
"Itu bagian dari evaluasi, termasuk juga untuk mereview aspirasi yang berkembang. Baik aspirasi pengemudi taksi online, maupun aspirasi warga yang kawasannya masuk dalam arena yang diterapkan kebijakan ganjil genap. Nanti dari situ kita akan finalisasi. Tapi kita dengarkan semua aspirasi," terangnya seperti dilansir dari Antara.
Sementara itu, Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan masukan soal taksi daring sudah diterima oleh pihaknya yang kemudian akan diformulasikan dalam draf kebijakan.
"Kemudian akan diujipublikan. Begitu diujipublik, masyarakat memberi masukan ini akan kita tetapkan ke depan dan dilaporkan ke gubernur yang akan dijadikan kebijakan," katanya.
Lebih lanjut, Syafrin mengatakan pihak Pemprov berharap pada 9 September 2019 (akhir masa uji coba perluasan ganjil genap), kebijakan perluasan ganjil genap diimplementasikan dengan penegakan hukum. Setelah mengalami perluasan kawasan ganjil-genap di Jakarta sekarang meliputi 25 ruas jalan.
"Pengkajian akan dilakukan minggu ini secara komprehensif, semua masukan masuk, minggu depan uji publik, setelah itu disusun regulasinya," tutupnya.
Baca juga:
Kadishub DKI Tegaskan Tak Ada Rencana Penerapan Ganjil Genap untuk Motor
Aturan Ganjil Genap Buat Pencarian Hunian Dekat Transportasi Umum Meningkat
Pemprov DKI Gelar Uji Publik Soal Taksi Online Bebas Ganjil Genap
Driver Online Demo Minta Izin Masuk Zona Ganjil Genap di Balai Kota
Pemerintah Diminta Beri Alternatif Transportasi dalam Sistem Ganjil Genap