Wagub Djarot baru tahu PNS di DKI belum gajian
Dia menduga, penyebab gaji belum bisa dibayarkan karena APBD 2015 belum selesai dibahas.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum mengetahui jika pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk Januari 2015. Bahkan, dia mengimbau agar 72.000 PNS segera digaji.
"Mosok, ya harus digaji lah," katanya adi Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/1).
Dia menduga, penyebab gaji belum bisa dibayarkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 belum selesai dibahas. Sehingga kejelasan kapan PNS DKI dapat digaji patut ditanyakan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
"Itu tanyakan ke ketua dewan dong. Ini masalah APBD DKl 2015," tegas mantan Wali Kota Blitar ini.
Namun, Djarot berusaha keras agar pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 dapat segera selesai. "Insya Allah kelar bulan ini," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, seluruh PNS DKI Jakarta belum mendapatkan gaji untuk per tanggal 1 Januari 2015. Sebab pihaknya perlu mencocokkan data dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Jadi Kepala Dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) jabatan, tunjangan transportasi dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.
Dia menambahkan, nomenklatur PNS DKI Jakarta juga perlu dicocokkan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Sebab ini berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan kepada PNS DKI Jakarta.
"Nomenklaturnya juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kami tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," terang Heru.
BPKD DKI Jakarta saat ini? sudah memiliki dana untuk membayar gaji PNS DKI Jakarta. Dana ini sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2014. Sehingga telatnya pembayaran ini tidak akan kaitannya dengan terlambatnya pengesahan APBD DKI Jakarta tahun 2015.
"Nggak ada kaitannya pembayaran gaji dengan pengesahan APBD DKI 2015. Karena kami kan masih memiliki waktu 60 hari," tutup Heru.
Baca juga:
Protes PNS DKI ke Ahok tak digaji: Bukan makin bener malah bobol
Usai resmi dilantik, 2000 PNS DKI jalani tes urin
Demi pelayanan optimal, Ahok rampingkan struktur PNS DKI
Ahok lantik ribuan PNS DKI di lapangan Monas
PNS DKI tak boleh gunakan lagi fasilitas VIP rumah sakit
Ahok akan tarik tentara dan polisi jadi PNS DKI
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.