Wagub Djarot yakin proyek toilet DPRD DKI bakal diaudit

Djarot merasa proyek itu sarat penyelewengan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menduga alokasi anggaran renovasi toilet di Gedung DPRD DKI mencapai ratusan miliar tidak wajar. Dia meyakini proyek itu sarat penyelewengan.

"Ini kan pemborosan anggaran ya. Kemudian bisa juga ada penyalahgunaan anggaran. Makanya harus dicek anggarannya untuk apa saja. Apa betul itu (toilet) diperbaiki," kata Djarot di Jakarta, Minggu (17/7).

Menurut Djarot, alokasi anggaran renovasi toilet itu mesti diperiksa.

"Pasti ada audit. Pasti selalu harus diaudit. Ini anggarannya kan di bawah Setwan (Sekretariat Dewan) DPRD DKI," ujar Djarot.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama juga meminta penggunaan anggaran renovasi toilet gedung baru DPRD DKI diusut tuntas. Dia mencurigai toilet mudah rusak padahal anggaran dialokasikan cukup besar.

Pada 2014, Dinas Perumahan dan Gedung Perkantoran DKI Jakarta melakukan renovasi toilet DPRD dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar. Lantas tahun lalu dianggarkan kembali dengan nilai Rp 28 miliar. Proyek itu dimenangkan PT Hana Huberta.

Proyek renovasi itu memicu kontroversi karena nilainya dianggap tidak wajar. Selain itu, renovasi toilet dan hall sebenarnya belum perlu. Keramik, marmer, urinoir, dan toilet masih berfungsi baik.

Selain toilet, instalasi saluran pembuangan air ikut diganti. Padahal, semuanya masih berfungsi dengan baik. Atap gedung dewan yang masih baik pun ikut diganti.

Padahal, proyek tersebut sebenarnya telah dikerjakan pada 2013 lalu dengan nilai anggaran Rp 47 miliar. Waktu itu, dilakukan penggantian tembok marmer di lobi gedung. Namun, tahun ini proyek yang sama kembali dikerjakan. Tembok marmer yang baru terpasang sekitar setahun itu kembali dibongkar.

Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mencurigai masih adanya pihak bermain dengan pagu anggaran. Bukan hanya di legislatif, tetapi juga anak buahnya atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan proyek itu.

"Waktu itu pun saat berantem-berantem, kita belum mengontrol kelakuan SKPD. Makanya banyak APBD yang kita Silpa-kan," kata Ahok, sapaan Basuki.