Wagub DKI akan Kaji Usulan DPRD Menunda Perluasan Jakwifi
Jika harga dengan kualitas yang diterima tidak sesuai, Riza memastikan akan mengevaluasi kembali biaya yang akan dikeluarkan Pemprov DKI.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria akan mengkaji kembali usulan Komisi A DPRD agar menunda perluasan area Jakwifi. Usulan tersebut disampaikan lantaran dianggap biaya yang mahal, namun tidak sebanding dengan kecepatan internet.
"Kita teliti kembali apakah betul angka tersebut adanya begitu dan apakah betul angka tersebut dianggap terlalu mahal," ucap Riza di Balai Kota, Kamis (29/4) malam.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa syarat yang diterapkan Pemprov DKI untuk para pendatang? Syaratnya, pendatang harus punya tempat tinggal layak, pekerjaan tetap. Syarat tambahannya adalah pendatang harus mempunyai keahlian tertentu agar tidak memicu masalah sosial baru seperti kemiskinan dan stunting.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Kenapa DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk menggunakan Wisma Atlet? Inggard berujar penggunaan Wisma Atlet bisa menjawab permasalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang belum memiliki tempat rekapitulasi dan gudang logistik di Kemayoran.
Hanya saja, Riza menuturkan pembangunan atau pengadaan hotspot internet telah disetujui oleh DPRD. Sehingga, menurutnya Jakwifi masih cukup membantu para murid selama pembelajaran tatap muka di sekolah.
Jika harga dengan kualitas yang diterima tidak sesuai, Riza memastikan akan mengevaluasi kembali biaya yang akan dikeluarkan Pemprov DKI.
"Kalau dianggap terlalu mahal tugas kita harus melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi pemborosan, apalagi terlalu mahal," lugasnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pemerintah Provinsi DKI menunda perluasan pemasangan Jakwifi. Pertimbangan Komisi, bujet per bulan untuk setiap titik terlalu mahal namun koneksitas internet lambat.
Per bulan, biaya abodemen Jakwifi berkisar Rp6 juta. Angka ini dinilai terlalu mahal jika dibandingkan kecepatan internetnya.
"Rp 6 juta per bulan itu kemahalan, katanya stabilitas jaringan mereka bisa tetap kuat walaupun banyak WiFi lain di sekitarnya, tapi pas kita reses lemot-lemot juga," ucap Mujiyono, Jumat (30/4).
Selain itu, Mujiyono berpandangan, perluasan titik Jakwifi tidak menjadi prioritas seiring target pemerintah menerapkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Sehingga menurutnya, pemanfaatan Jakwifi tidak optimal.
"Sesuai dengan permintaan Pak Presiden meminta dimulai pembelajaran tatap muka serempak per Juli 2021, kira-kira Jakwifi enggak terlalu dibutuhkan untuk siswa PJJ," ucapnya.
Politikus Demokrat itu menuturkan jika anggaran untuk perluasan Jakwifi bisa direlokasi ke penambahan biaya untuk subsidi kuota internet melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau pemeliharaan infrastruktur sekolah yang tidak terpakai selama 1 tahun lebih.
"Anggarannya masukin saja ke tambahan kuota untuk KJP, bisa juga buat percepatan vaksin guru-guru, buat maintenance sekolahannya, penyediaan hand sanitizer tiap sekolah," tandasnya.
Penyediaan Jakwifi, hotspot internet, oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seiring kebijakan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19.
Gubernur Anies Baswedan menargetkan Jakwifi bisa terpasang di 9.000 titik. Pada Agustus 2020 Jakwifi sudah terpasang di hampir 5.000 titik.
Baca juga:
Tinjau Jaring Apung, Anies Baswedan Kunjungi Pulau Terluar Jakarta
Ditemui Anies, Dokter RSUD Kepulauan Seribu Singgung Soal Anggaran
DPRD Minta Pemprov DKI Tunda Perluasan Jakwifi: Abodemen Mahal, Koneksi Lambat
Kadis Pariwisata DKI Tegaskan Dua Mafia Karantina di Bandara Bukan Anak Buahnya
Anies di Peresmian GBI: Pemerintah Hadir untuk Segala Kebutuhan Umat Beragama