KTP Warga DKI Dicatut Dharma-Kun, Heru Budi: Tidak Ada Kebocoran Data dari Pemerintah
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi informasi terkait pencatutan KTP untuk persyaratan dukungan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) jalur perseorangan atau independen Pilkada DKI Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Heru mengatakan, pihaknya menyerahkan proses penyelesaian pencatutan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dia menegaskan tidak terjadi kebocoran data KTP masyarakat di DKI Jakarta. "Saya sudah kontak dari tiga hari lalu (dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Budi Awaluddin). Data itu tidak ada kebocoran dari pemerintah," kata Heru di Jakarta, Senin (19/8).
Saat dimintai komentar lebih lanjut, Heru enggan memberikan pernyataan. Alasannya, hal itu merupakan ranah dari Bawaslu.
Tolak Investigasi
Di sisi lain, Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin menyatakan hal senada dengan Heru bahwa di lembaganya tidak ada kebocoran data.
"Karena data itu memang berada di Kementerian Dalam Negeri. Jika ada kebocoran data maka ya tidak hanya DKI pasti berimbas semuanya," kata Budi seperti dilansir Antara.
Terkait hal ini, Budi meminta permasalahan itu ditanyakan langsung ke tim Dharma Pongrekun bagaimana mereka dapat melakukan pencatutan NIK KTP. Menurut Budi, Dukcapil tidak akan melakukan investigasi atas pencatutan itu.
Sebelumnya, bakal paslon Dharma-Kun dinyatakan lolos tahap kedua verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta pada 15 Agustus 2024. Namun, ramai masyarakat yang mengadukan bahwa mereka tak merasa memberikan dukungan kepada pasangan calon (paslon) tersebut namun NIK-nya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun.
