Wagub DKI Belum akan Sanksi Warga yang Tolak Vaksinasi Covid-19
Lanjut dia, pihaknya telah meminta para jajarannya untuk memastikan warganya untuk melakukan vaksinasi. Yakni mulai dari tingkat wali kota hingga RT.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan saat ini dari keseluruhan warga yang menerima vaksinasi di Ibu Kota sebanyak 41 persen merupakan warga non-DKI. Dia mengakui masih banyak warga ber-KTP DKI yang belum melakukan vaksinasi.
Kendati begitu, Riza menyatakan belum akan menerapkan denda kepada warga yang tidak mau vaksinasi Covid-19.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Kapan Alimin bin Prawirodirjo lahir? Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1889, pria yang kerap disapa Alimin ini terlahir dari kalangan keluarga miskin.
-
Kenapa Relawan Pemuda Pemudi Sehati 08 mendukung Prabowo-Gibran? Ketua Pemuda Pemudi Sehati 08, Linda Setiawati mengatakan, pihaknya mendukung Prabowo-Gibran lantaran paslon nomor urut 02 tersebut memiliki program kerja yang pro terhadap anak muda.
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Kita belum sejauh itu sekalipun Perdanya dimungkinkan ada sanksi, tetapi sejauh ini kita ingin ada kesadaran seluruh warga untuk mendapatkan vaksin dan mengikuti pelaksanaan vaksin," kata Riza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).
Lanjut dia, pihaknya telah meminta para jajarannya untuk memastikan warganya untuk melakukan vaksinasi. Yakni mulai dari tingkat wali kota hingga RT.
"Bahkan di tingkat satgas tingkat RT mengisi form-form dari sertifikasi vaksin membantu memastikan ada warga. Jadi, sesekali lagi, yang belum segera, tidak usah khawatir, ini tidak ada efek samping, dan halal dan gratis," jelas dia.
Untuk diketahui, Pasal 30 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2020 disebutkan setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5 juta.
Selain itu sanksi bagi penolak vaksin juga diatur juga dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease.
Pada Pasal 13A Perpres tersebut disebutkan setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 tetapi tidak mengikuti vaksinasi bisa mendapatkan sanksi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah atau badan sesuai kewenangannya.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Klaim Lebih 100%, Pemprov DKI Kesulitan Cari Masyarakat yang Belum Vaksinasi Covid
Kemenkes Sebut Angka Kematian Lansia Masih Tinggi, Cakupan Vaksinasi Rendah
Inggris akan Berikan Dosis Vaksin Covid Tambahan untuk Lansia & Kelompok Rentan
Penelitian India: Antibodi Covid Turun Signifikan Setelah Empat Bulan Vaksinasi
Sempat Mual dan Gatal-Gatal, Begini Kondisi Warga Cianjur yang 'Lumpuh' Usai Divaksin
50 Persen Warga Kabupaten Bekasi Sudah Divaksinasi Covid-19