Wakil Ketua DPRD DKI Tuntut Mendikbud Punya Langkah Kreatif Atasi Belajar Jarak Jauh
Zita menuturkan, menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga, termasuk pelajar. Namun jika aksi berujuk vandalisme dan anarkis, menurutnya tidak bisa hanya dibebankan ke pelajar.
Ribuan orang diamankan Polda Metro Jaya saat aksi demonstrasi Selasa, 13 Oktober. Usai didata, ribuan orang tersebut berstatus pelajar.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menuntut adanya langkah inovatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diterapkan institusi pendidikan pun disebut tidak bisa mencegah anak-anak turun ke jalan untuk ikut aksi demo.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
"Supaya PJJ berjalan menterinya harus lebih kreatif," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (14/10).
Dia menuturkan, menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga, termasuk pelajar. Namun jika aksi berujuk vandalisme dan anarkis, menurutnya tidak bisa hanya dibebankan ke pelajar.
"Kalau demo kan HAK masyarakat Indonesia. Kalau ada vandalisme harus disanksi sesuai undang-undang yang ada. Bukan hanya mahasiswa, orangtua juga harus disanksi kalau vandalisme," tegas politikus PAN itu.
Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyesalkan keterlibatan anak-anak dalam demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Komisioner KPAI Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Jasra Putra mengatakan, pihaknya menemukan anak-anak ikut dalam aksi di sekitar Istana Merdeka, Jakarta hari ini.
"KPAI sangat khawatir bila kondisi ini terus berlangsung berhari hari. Maka trennya anak-anak akan semakin banyak yang terlibat. Dan kecenderungan demonstrasi rusuh selalu melibatkan anak-anak," ucap Jasra dalam keterangan tulis, Selasa (13/10).
Atas temuan ini, Jasra mengaku pihaknya akan mengundang sejumlah pihak untuk membicarakan pelibatan anak dalam demonstrasi. "Untuk itu KPAI akan segera melaksanakan sidang pleno dengan memanggil lintas Kementerian dan Lembaga, OKP Pelajar berbasis agama, Ormas dan Forum Anak Nasional dalam urun rembug situasi yang melibatkan anak-anak ini," terang dia.
Jasra menjelaskan, anak-anak merupakan kelompok rentan yang mudah untuk terprovokasi mengikuti demo. Terlebih lagi, anak-anak dalam memahami sesuatu tak sekuat orang dewasa yang cenderung mengambil sikap yang logis.