Sediakan Layanan SatSet, Realisasi PTSL Di Kantah Kota Surabaya II Capai 100 %
Kepala Kantah Kota Surabaya II mengatakan bahwa untuk PTSL tahun ini realisasi berhasil 100 persen tercapai. Capaian meliputi 100 Peta Bidang Tanah (PBT), 100 Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT), dan 416 untuk capaian Kluster 4 (K4).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berinovasi agar seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Sebanyak 126 juta bidang tanah menjadi target yang perlu dituntaskan oleh Kementerian ATR/BPN. Secara kontinu pendaftaran bidang tanah mulai terealisasi. Hal tersebut semakin dipercepat dengan melaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Salah satu Kantor Pertanahan (Kantah) yang melakukan inovasi untuk mempercepat program ini adalah Kota Surabaya II. Kantah Kota Surabaya II menjadi salah satu Kantah yang mengebut jalannya program PTSL.
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Apa yang diminta oleh Menteri ATR/BPN dari Pemda terkait sertifikasi aset? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa isi dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian KKP? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Siapa yang menerima sertifikat PLBN dari Kementerian ATR/BPN? Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kepala Kantah Kota Surabaya II mengatakan bahwa untuk PTSL tahun ini realisasi berhasil 100 persen tercapai. Capaian meliputi 100 Peta Bidang Tanah (PBT), 100 Sertipikat Hak atas Tanah (SHAT), dan 416 untuk capaian Kluster 4 (K4).
Kantah Kota Surabaya II Sediakan Layanan SatSet©2022 Merdeka.com
"Terhitung sejak 2017, realisasi PTSL itu, Kantah Kota Surabaya II telah mampu melakukan pemetaan terhadap 128.714 bidang. Sedangkan untuk sertipikat, yang telah berhasil diterbitkan adalah sebanyak 31.207 sertipikat," terang Kepala Kantah Kota Surabaya II, Lampri, Selasa (08/11/2022).
Lampri mengungkapkan, salah satu hambatan yang dihadapi dalam upaya mendaftarkan bidang-bidang tanah di Surabaya adalah proses pemberkasan terkait dengan kewajiban masyarakat untuk membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah kota, dengan wali kota beserta jajaran. Pemerintah Kota Surabaya mulai mencanangkan untuk keringanan BPHTB serta membantu koordinasi antar kelurahan supaya bisa mudah memberikan segala kebutuhan administrasi untuk kelengkapan kepengurusan yang dibutuhkan, baik kepada masyarakat maupun Kantah Kota Surabaya II," jelasnya.
Kantah Kota Surabaya II juga terus mengupayakan kemudahan-kemudahan lain agar masyarakat dapat segera mendaftarkan tanahnya dengan cepat. Berbagai inovasi dan sosialisasi terutama terkait program PTSL telah dilakukan demi mendukung percepatan PTSL tahun 2022.
Kantah Kota Surabaya II Sediakan Layanan SatSet©2022 Merdeka.com
"Sosialisasi di berbagai media, baik itu elektronik atau media sosial, sosialisasi juga kami lakukan secara langsung ke masyarakat. Koordinasi dengan pemerintahan dari tingkat kelurahan untuk bantuan partisipasi dan administrasi serta kerja sama. Koordinasi pada tingkatan dengan pemerintah kota untuk kemudahan melengkapi perbantuan kepada masyarakat yang akan mengikuti program," ucap Lampri.
"Inovasi terbaru dari kami adalah layanan PTSL SatSet, yaitu Servis Antar Sertipikat. Hal ini ditujukan bagi masyarakat yang mengikuti program PTSL namun tidak mampu untuk mengambil sertipikat, akan diantarkan langsung sampai ke tempat tinggal," ujar Kepala Kantah Kota Surabaya II.
(mdk/hhw)