111 Negara dukung kemerdekaan Papua

"Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Jacob Rumbiak.

2012-06-20 07:00:00

Papua

Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Kondisi Papua tak pernah aman ini menjadi bahasan dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota Jenewa, Swiss, bulan lalu.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.

Republik Federal Papua Barat merupakan pemerintahan sementara gerakan separatis Papua yang dibentuk berdasarkan kongres ketiga di Jayapura, pertengahan Oktober tahun lalu. Republik Federal ini menggantikan Otoritas Nasional Papua Barat dideklarasikan delapan tahun lalu.

Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. "Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja," kata Rumbiak.

Berikut penjelasan Rumbiak mengenai persiapan kemerdekaan Papua saat dihubungi Faisal Assegaf dari merdeka.com melalui telepon selulernya, Rabu (20/6):

Bagaimana komentar Anda soal penembakan di Papua?

Jangan alihkan isu Papua dengan penembakan misterius. Kalau Jakarta serius ingin berdialog, bebaskan seluruh tahanan politik dan tarik semua personel keamanan dari Papua.

Anda ingin dialog atau merdeka?

Jakarta sudah tahu keinginan kami buat merdeka. Jadi tidak perlu menggelar referendum seperti waktu di Timor-Timur. Itu menghabiskan uang saja. Lebih baik, Jakarta memberikan pengakuan saja, jadi kami bisa cepat mengurus negara kami sendiri.

Memangnya Papua sudah siap menjadi negara sendiri?

Kami punya kekayaan alam. Kalau Jakarta dan kami bisa bersahabat dan pisah baik-baik, kami nanti bisa bantu Indonesia.

Sudah bentuk pemerintahan?

Dalam Kongres ketiga di Lapangan Sakeus, Jayapura, 19 Oktober 2011, kita sudah mendeklarasikan Republik Federal Papua. Kongres selama tiga hari sejak 17 Oktober itu sudah membentuk Dewan Nasional Papua Barat yang sudah meilih Presiden Republik Federal Papua Barat Forkorus Yaboisenbut dan Perdana Menteri Edison Warumi. Deklarasi itu didukung tujuh wilayah adat di Papua.

Siapa saja sudah mendukung Papua buat merdeka?

Dari dokumen pemerintah Indonesia, ada 14 negara mendukung penuntasan kejahatan kemanusiaan di Papua. Dokumen di luar negeri yang kami ketahui, ada 97 negara mendesak pengiriman misi PBB di Papua. Sokongan itu juga termasuk dari Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Kanada, Jerman, dan Jepang. Negara-negara Amerika Latin, seperti Cile dan Meksiko, juga sudah menyatakan dukungan. Total ada 111 negara. Negara-negara ini pula yang kami harap dalam Sidang Majelis Umum PBB September mendatang, mendorong pengakuan Republik Federal Papua Barat sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat.

Memangnya, pihak Anda sudah mengirim surat permohonan?

Surat itu sudah kami kirim tahun lalu.

Apalagi persiapan untuk merdeka?

Akhir tahun ini, kami akan membuka mission desk di PBB buat memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Papua.

Minta pengakuan kemerdekaan dari Jakarta tidak mungkin, jadi kapan kira-kira diakui oleh PBB sebagai negara?

Paling lambat dua tahun lagi. Tapi sebenarnya bisa lebih cepat dari itu kalau Jakarta mau memberi pengakuan segera.

Jadi Anda bakal memanfaatkan momentum pemilu di Indonesia?

Kami berharap kandidat atau presiden baru Indonesia pada 2014 siap bekerja sama dengan negara baru bernama Republik Federal Papua Barat.

Kalau sudah merdeka, Anda bakal menuntut pejabat Indonesia ke mahkamah internasional?

Kami tidak akan menuntut para jenderal karena mereka cuma melaksanakan perintah. Yang akan kami tuntut pembuat keputusan politik, yakni pemerintah dan DPR. Tapi kalau mereka mengaku salah kami akan mengampuni. Kami orang-orang penuh cinta kasih, tidak suka membunuh.

Mulai dari pemerintahan siapa?

Mohamad Yamin.