Brigjen Pol Ahmad Ramadhan: Viral atau Tidak, Kasus Tetap Kita Tindaklanjuti

Jadi masyarakat jangan takut untuk melapor?

Enggak perlu takut. Jadi kalau mau viral kan enggak apa-apa, kita juga enggak ketakutan mau diviralkan. Ya silakan monggo, misalnya ada polisi nakal, terus diviralkan, ya silakan, monggo, enggak apa-apa. Jadi sekali lagi viral atau tidak viral pasti kita tindak lanjuti.

Kasus di Polsek Pulogadung, ada warga melapor tasnya dicuri dari mobil malah diomeli polisi. Bagaimana Polri memperbaiki ini, termasuk memberikan pelatihan komunikasi publik terhadap anggotanya?

Jangan menyalahkan sistem ya. Pembinaan yang dilakukan sudah baik. Jadi ketika ada yang salah, yang salah bukan sistemnya. Oknumnya. Jadi kalau ada anggota yang menganiaya saat demo, itu bukan sistem. Enggak ada ketika orang melakukan demo terus dibanting. Enggak ada SOP, standar operasional prosedur seperti itu. Jadi dia pelanggaran prosedur.

Jadi bukan sistemnya dibenahi, sistem sudah benar, sudah diatur dalam Perkap (peraturan Kapolri) tentang tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri ketika menghadapi sesuatu. Sudah ada, jadi bukan sistem yang salah, oknum yang salah. Jadi yang dibenahi apa? Anggotanya, pembinaannya, jadi tidak salah sistemnya. Sistem sudah berjalan dengan baik. Pembenahan itu dilakukan bukan sekali dua kali. Pembinaan-pembinaan itu tetap dilakukan oleh organisasi Polri.

Tanggapan Polri Terkait Survei yang menilai kepercayaan publik terhadap Polri menurun?

(Justru) Meningkat. Jadi kepercayaan masyarakat meningkat kenapa ini bicara kepercayaan ya, indikatornya apa coba? Seorang Perwira petinggi Polri pangkat Jenderal melakukan tindak pidana diproses dan diekspos dengan transparan kan ini membuat kepercayaan kepada publik benar enggak, kan (lembaga) Indikator mengatakan kepercayaan publik meningkat enggak ada yang disembunyikan ada anggota salah dipecat, disidang secara terbuka. Transparan enggak tuh.

Anggota polisi kan 470 ribu, ya kita kalau bicara statistik, berapa sih jumlah pelanggaran dibandingkan dengan jumlah anggota, berapa persen (perbandingannya).

Ini pendapat pribadi saya, kalau anggota Polri 500 ribu, 10 persennya itu 50 ribu. 1 Persennya itu 5 ribu. Emang polisi sampai 500 melakukan (pelanggaran), enggak kan. Berarti 1 persen enggak sampai kan. Terus gara-gara di bawah 1 persen, terus sisanya 99 persen hancur semua?

Jadi apa yang sudah dilakukan Polri saat ini?

Justru itu, masyarakat harus tahu. Begitu gencarnya, artinya biasa itu, kita enggak panik. Kita terima kasih kepada masyarakat pedulinya terhadap kita. Nah kita positive thinking-nya, oh berarti masyarakat menginginkan bahwa itu Polri lebih baik dan itu memang sudah kewajiban. Kewajiban Polri itu di Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 adalah aparat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas.

Jadi jangan ada kontradiksi, dia menjaga keamanan, tapi dia merusak keamanan. Anggota Polri punya tugas pokok mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menyakiti masyarakat, bertentangan dong. Di samping dia punya tugas sebagai penegak hukum. Jadi sangat kontra ketika dia punya tugas sebagai pelindung, pengayom masyarakat, tapi di sisi lain dia menyakiti masyarakat.

Bagaimana prosedur melapor ke Polri?

Kita ada aplikasi Dumas Presisi untuk melaporkan kejadian. Kalau langsung kita melaporkan di Propam. Leading sector pelaporan masyarakat itu di Propam, Propam itu ada provost di situ. Itu yang saya sampaikan tadi, data pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri dan Kadiv Propam yang diarahkan Kapolri kita tidak boleh ragu-ragu, pimpinan tidak boleh ragu-ragu mengambil keputusan untuk menindak anggota.

Sampai Kapolri bilang kan, kalau ragu-ragu saya ambil alih. Dan sudah dilakukan. Teman-teman media lihat kan, ketika ada yang salah dicopot, sampai ke Kapolres. Artinya, diberi contoh, yang lain jangan contoh seperti ini.

Kalau di Mabes ada Bagyanduan (bagian pelayanan pengaduan), di bawah Propam. Kalau di Polda di Bid Propam Polda. Di Polres juga ada dan semua kantor polisi ada, di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu).

Bagaimana cara masyarakat menindaklanjuti laporan yang sudah disampaikan ke polisi?

Kalau di Bareskrim, ketika masyarakat melapor dan sudah dianggap memenuhi, maka diberikan surat tanda penerimaan laporan dan dibuatkan laporan polisi. Setelah diterima laporan polisi tentu akan dilakukan verifikasi dulu, kemudian dilakukan penyelidikan.

Dalam proses penyelidikan ini akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan terhadap beberapa saksi dan pengumpulan bukti-bukti, kemudian dilakukan gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara dinilai ada unsur tindak pidana, bagaimana adanya unsur pidana ketika memenuhi dua alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP.

Ketika sudah memenuhi hal tersebut dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan tentu dilakukan pemeriksaan, biasanya kepada pelapor. Setalah dilakukan pemeriksaan bisa jadi setelah memenuhi unsur maka pemeriksaan terhadap saksi, yang mana saksi itu terlapor bisa ditingkatkan menjadi tersangka.

Selebihnya apakah bisa dilakukan penangkapan, penahanan, itu ada alasan-alasan tertentu dari pada penyidik. Alasan subjektif maupun alasan objektif.

Setelah laporan diterima dan diproses, masyarakat menerima SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan), itu ada mekanismenya. Jadi baik melalui surat maupun elektronik, melalui email (polisi) menjelaskan laporan Anda sedang ditindaklanjuti. Kita bisa mengecek sudah sejauh mana ditindaklanjuti.

Kalau proses laporan di Polda, Polres dan Polsek bagaimana prosedurnya?

Hampir sama seperti itu. Cuma bedanya, kalau di Bareskrim ada beberapa direktorat, laporan masuk di bawah penyidik direktorat mana. Kalau di Polda itu kan ada tiga, Krimsus, Krimum dan Narkoba. Kalau di Polsek hanya satu hanya Kanit Reskrim. Tentu kalau kasus-kasus yang ruang lingkupnya tidak di Polsek maka akan diarahkan ke Polres bukan menolak.

Contoh dilaporkan kasus korupsi di Polsek, maka Polsek pasti akan mengarahkan ke Polres. Dan beberapa kasus di luar tindak pidana umum yang dilaporkan ke Polres bukan ditolak, tapi mengarahkan. Karena ada keterbatasan kewenangan di tingkat Polsek.

Mengapa penanganan kasus ada yang cepat ada yang lambat?

Kalau saya beri contoh ya, kalau Anda bikin baju, bisa lama bisa cepat, banyak faktor. Kenapa? penjahitnya lagi banyak kerjaan. Cepat, karena kebetulan enggak ada kerjaan tuh tukang jahitnya. Jadi banyak faktor. Polsek di Indonesia enggak cuma menangani satu kasus setiap bulan. Jadi ketika ada laporan masuk, kebetulan dia cuma menangani itu saja, jadi bisa cepat.

Kedua, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Misalnya bukti yang dicari sulit. Ada kasus yang dilaporkan ada korban ada pelaku ada saksi, cepat enggak kira-kira? Tapi ada kasus yang dilaporkan, saksinya kurang, barang buktinya kurang, contoh kasus (pembunuhan) di Subang misalnya. Jadi banyak faktor-faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya kasus yang ditangani. Analoginya seperti itu. Itu namanya kasuistis.

Apakah polisi boleh menolak laporan dari masyarakat?

Bukan menolak, yang dilaporkan itu apakah merupakan tugas Polri. Intinya jangan sampai salah paham. Jadi kalau yang dilaporkan itu bukan merupakan tindak pidana, ya disampaikan baik-baik 'Pak yang dilaporkan ini adalah perkara perdata', misalnya. Dan ini bukan ranah Polri. Jadi masalah komunikasi. Tapi kalau sudah jelas-jelas yang dilaporkan tindak pidana, kemudian ditolak, ya itu anggota jadi salah. Sehingga ada contoh beberapa tempat kemarin karena menolak akhirnya mendapatkan sanksi.

Berapa anggaran Polri untuk mengungkap suatu kasus?

Anggaran penyidikan itu ada. Di tingkat Mabes Polda maupun Polres itu ada. Yang membedakan, kasus berat, sedang, ringan. Saya angkanya enggak begitu hafal, tapi ada.

Bagaimana Polri menanggapi anggapan masyarakat bahwa laporan ringan diabaikan dan harus viral dulu?

Tidak seperti itu. Pimpinan Polri berkomitmen menyampaikan kepada seluruh Kapolda maupun Kapolres untuk mampu dan berani memberikan suatu judgement maupun reward terhadap personel yang berprestasi.

Terkait ucapan Kapolri banyak masyarakat yang melapor via media sosial, padahal bisa ditangani di Polsek atau Polres?

Ya sebaiknya mengikuti mekanisme yang ada karena Pak Kapolri kan bukan melayani laporan di medsos saja. Cuma Kapolri sayang dengan masyarakat. Setelah laporan ke Kapolri, Kapolri perintahkan ke Kapolda, karena perintah (penanganan kasus) jadi cepat. Tapi kan kalau seluruh Indonesia melaporkan begitu, kasihan Bapak Kapolri.

Imbauan saya, lapor lah kepada mekanisme yang ada. Apakah melapor langsung atau melapor kepada dumas. Saya pastikan laporan yang dari masyarakat harus ditindaklanjuti. Ketika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, ya itu tadi, ada Dumas Presisi, silakan melapor 'pak saya sudah melapor dengan bukti yang lengkap tapi tidak ditindaklanjuti' oleh siapa, silakan oleh Polsek ini Polres ini.

Saya imbau seperti itu melapor lah melalui mekanisme yang ada. Jadi bukan berarti harus melapor kepada akunnya Kapolri. Kapolri kan punya tugas berat, bukan saya melarang, tapi saya mengimbau. Bukan melarang, sekali lagi, saya mengimbau masyarakat yang ingin melaporkan apapun mengikuti ketentuan dengan melaporkan mekanisme yang ada.