Diperas negara tanpa perlindungan
Indramayu cuma menganggarkan dana perlindungan TKI Rp 25 juta per tahun.
Jalan menuju desa di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, itu tidak begitu rapih. Debu mengepul tebal saban roda kendaraan menggilas aspal berlubang bercampur batu kerikil.
Berada di pesisir utara Pulau Jawa, Indramayu dikenal cukup gersang. Kebanyakan pekerjaan penduduknya adalah petani atau buru serabutan. Namun Indramayu merupakan kantong terbesar pengirim tenaga kerja ke luar negeri.
Dari catatan Dinas Tenaga Kerja Indramayu, 12.958 orang dikirim bekerja ke negara lain pada 2010. Setahun kemudian, jumlahnya turun menjadi 12.870. Tahun lalu jumlah warga Indramayu bekerja ke negara lain melonjak di angka 18.872. "Kalau sekarang peminatnya lebih banyak ke Taiwan dan Hongkong," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Indramayu Wawang Irawan saat ditemui merdeka.com Senin dua pekan lalu di kantornya.
Dia menjelaskan banyaknya peminat bekerja di dua negara itu lantaran terjadi gejolak di Arab Saudi setelah tenaga kerja Indonesia (TKI) membakar kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia di Kota Jeddah.
Jumlah fulus dikirim TKI ke tanah air tidak sedikit. Wawang mengungkapkan nilai Rp 600 miliar per tahun. Tapi dana buat melindungi mereka cuma Rp 25 juta tiap tahun. "APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) hanya menganggarkan Rp 25 juta untuk pemberdayaan," ujarnya.
Nurhadi dari Yayasan Tifa di Indramayu mengatakan sejauh ini pihaknya telah bekerja sama dengan berbagai elemen pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan TKI di Indramayu. Selama tahun lalu, pihaknya telah membuat 30 organisasi di tiap desa. Tujuannya memberi perlindungan terhadap TKI, termasuk pengelolaan keuangan, bantuan hukum, dan akses informasi.
"Selama 1,5 tahun kami telah melakukan pemberdayaan, di antaranya latihan kewirausahaan," tutur Nurhadi. Ada tiga kecamatan sebagai titik konsentrasi pemberdayaan karena penduduknya paling banyak menjadi TKI, yakni Juntinyuah, Balongan, dan Siliyeg.
Wawang menegaskan buat mengurangi persoalan TKi di luar negeri, mereka harus diberangkatkan secara sah. "Ini menjadi kata kunci untuk kami. Dokumennya juga harus resmi kami proses. Itu kami lakukan untuk mencegah terjadinya manipulasi data," katanya.
Dia mengakui perbedaan data statistik TKI di luar negeri begitu mencolok. Masih ada beberapa desa di Indramayu mengirim warganya dengan syarat seadanya. Contohnya memanipulasi usia padahal umur calon TKI itu belum memenuhi syarat.
"Hampir 98 persen wanita di sini (Indramayu) menjadi TKI disini," ujarnya. Dia mengimbau semua pihak terlibat dalam proses pengiriman TKI tidak memalsukan dokumen. "Kasus lain sulit kita deteksi adalah ketika keluarga melaporkan hilang kontak dengan anak atau saudaranya menjadi TKI."