Anggaran dan alam habis oleh pemimpin tamak
Korupsi politik amat dominan di daerah. Apalagi jika sudah terbentuk wangsa penguasa.
Tak hanya di ibu kota, kasus korupsi dari tahun ke tahun semakin menjalar di berbagai daerah. Seperti belum lama ini, Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, ditetapkan sebagai tersangka suap penerbitan izin pertambangan.
Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional (TI) Indonesia, Dadang Trisasongko, menyatakan ada beberapa faktor mendasar menyebabkan kepala atau wakil kepala daerah korupsi. Di antaranya yakni keserakahan dan utang pilkada.
"Korupsi tersebut salah satu faktornya sikap serakah para koruptor, apapun posisinya," kata Dadang saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (29/8) lalu.
Menurut dia, tabiat gila harta memicu seseorang melakukan segala cara buat mendapatkan banyak uang dengan cara licik. Namun, ternyata perilaku rasuah juga timbul lantaran biaya digelontorkan saat kampanye Pilkada.
"Utang biaya kampanye adalah satu penyebab korupsi tersebut, di samping memang sikap serakah para koruptor tadi. Selain dua faktor itu, sistem perizinan seperti izin pertambangan, kuota export-import, izin reklamasi dan lain sebagainya yang tidak akuntabel dan tidak transparan, juga bermasalah," paparnya.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
Info grafis kepala daerah gemar rasuah ©2016 Merdeka.com
Terkait tingkat korupsi di daerah, Dadang menyatakan sudah menggelar kajian pada tahun lalu. Survei dilaksanakan di sebelas kota, yakni Pekanbaru, Semarang, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Medan, Padang, Bandung, Surabaya, dan Jakarta.
Hasilnya, kota mencatat skor tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi adalah Banjarmasin (68), kemudian menyusul Surabaya (65), dan Semarang (60). Sedangkan kota dengan skor Indeks Persepsi Korupsi terendah adalah Bandung (39), Pekanbaru (42), dan Makassar (48).
Temuan lainnya, adalah lapangan usaha dengan tingkat praktik suap paling tinggi adalah minyak dan gas, pertambangan, dan kehutanan. Sedangkan paling rendah adalah pertanian, transportasi, serta hotel dan restoran.
Sektor bisnis dengan 'anggaran' sogokan terbesar adalah konstruksi dengan rerata sekitar 9,1 persen, dan jasa dengan rerata alokasi duit 'salam tempel' sebesar 7,4 persen. Sedangkan rerata praktik suap Migas masih di bawahnya, yaitu sebesar 7,2 persen.
Dadang menyatakan, tingkat korupsi di daerah linier dengan penurunan daya saing dan kelonggaran aturan. Daerah dengan tingkat korupsi tinggi memiliki daya saing dan kemudahan birokrasi.
Baca juga:
Mereka menggerus kesejahteraan rakyat
Penegak hukum mesti bertaji lawan korupsi
Akal bulus kepala daerah rakus