Jokowi Dilema Terdesak Perppu KPK

Selama 2 jam pertemuan, Jokowi tidak banyak berbicara. Didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko, dia lebih banyak mendengar sambil sesekali mencatat saran dari tiap tokoh di hadapannya.

2019-10-07 08:25:54

Ruang pertemuan di Istana Negara dipenuhi banyak tokoh bangsa lintas generasi. Mereka diundang khusus untuk memberi saran langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Semua satu suara, meminta kepala negara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Awal perbincangan, Jokowi hanya sebentar memberi pengantar. Terutama menyampaikan kondisi terkini kebakaran hutan sampai konflik di Papua. Selebihnya memberi kesempatan para tamu menyampaikan pendapat. Di atas meja panjang, sekitar 47 tokoh bangsa itu menyuarakan harapannya. Hampir semua sepakat fokus mendesak pemerintah fokus memperkuat lembaga antikorupsi.

Selama 2 jam pertemuan, Jokowi tidak banyak berbicara. Didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko, dia lebih banyak mendengar sambil sesekali mencatat saran dari tiap tokoh di hadapannya.

©2019 Merdeka.com

Dalam diskusi pada Rabu siang, 26 September 2019 itu, Budayawan Goenawan Muhammad tampil sebagai koordinator tokoh bangsa. Tidak semua mendapat kesempatan bicara. Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, salah seorang yang mengeluarkan pendapatnya mengaku bahwa kondisi masalah Undang-Undang KPK sangat pelik.

Bivitri mengungkapkan sejumlah opsi kepada Jokowi. Lantaran sudah disahkan DPR dan Pemerintah, dia mendorong presiden bisa mengeluarkan Perppu. Sebenarnya bisa saja dilakukan legislatif review, namun butuh waktu panjang dikarenakan anggota DPR sudah diisi periode terbaru.

Sedangkan judicial review, kaya Bivitri, seorang kepala negara tidak punya kekuatan di situ. Sehingga harus dilakukan masyarakat sipil dan ditentukan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, dirinya merasa Perppu sebagai jalan keluar terbaik.

"Makanya yang harus dikeluarkan cepat enggak bisa menunggu lagi ya melalui Perppu," ujar Bivitri kepada merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Penampilan Bivitri siang itu membuat tokoh lain terkesan. Suara Bivitri lantang dan jelas. Budayawan sekaligus Rohaniawan Franz Magnis Suseno, mengaku tokoh bangsa yang hadir terpana mendengar uraian ahli hukum tata negara itu.

Sebagai salah seorang yang ikut dalam rombongan, Franz Magnis tidak mendapat kesempatan berbicara. Baginya itu masalah. Dirinya merasa sudah terwakili dari semua penjelasan para tokoh bangsa saat pertemuan.

Memang Perppu menjadi desakan untuk kepada Jokowi. Sebenarnya ada dua opsi Perppu. Menurut Franz Magnis, presiden bisa membuat keputusan membatalkan maupun menunda. Keputusan menunda UU KPK melalui Perppu dirasa lebih bijak untuk kondisi terkini.

"Diharapkan bila ditunda pakai Perppu maka diharapkan bisa dibahas lebih dalam lagi," kata Franz saat ditemui. Dia menambahkan bahwa para tokoh dalam pertemuan itu merupakan para pendukung Presiden Jokowi.

Didesak Tolak Perppu

Tarik ulur tentang UU KPK memang perhatian khusus. Presiden Jokowi di antara dua kubu. Sebagian pendukungnya dari partai politik mendorong dirinya tetap mengesahkan. Tetapi pendukungnya di sisi lain mengharapkan untuk membatalkan maupun ditunda.

PDIP tempat Jokowi bernaung justru merasa Perppu bukan langkah tepat. Seharusnya UU KPK dijalankan terlebih dahulu. Terkait adanya penolakan, perbedaan pandangan ini justru dianggap tidak menjadi situasi kondusif sebagai syarat demokrasi bekerja baik.

"Ketika Presiden Jokowi dan seluruh partai politik di DPR sudah menjadi satu kesatuan yang bulat untuk melakukan revisi. Maka, mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang tersebut dijalankan adalah sikap yang kurang tepat," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan, sikap partainya juga menolak Perppu. Seharusnya ada jalur konstitusi lebih rasional dan menghormati sistem bagi pihak tidak setuju UU KPK. Dengan keluarnya Perppu nanti, justru akan menjadi preseden buruk.

Perppu menjadi preseden buruk karena bisa membatalkan begitu saja UU KPK sudah dibahas berbulan-bulan lamanya antara DPR dan pemerintah. Kata dia, tidak ada jaminan juga DPR akan menyetujui Perpu dari Jokowi.

"Dan apakah ada jaminan Perppu itu akan diterima DPR di periode 2019-2024? Itu kan akan melelahkan sekali," ujar Maman.

©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Lima ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 lalu, telah sepakat mendesak tidak mengeluarkan Perppu. Bahkan pernyataan itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi di Istana Bogor.

Dalam pertemuan itu hadir Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri (PDIP), Airlangga Hartarto (Golkar), Surya Paloh (Nasdem), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Suharso Monoarfa (PPP).

Surya Paloh ketika di Kompleks Parlemen, Senayan, mengaku Jokowi sepakat menunggu proses di Mahkamah Konstitusi dibanding mengeluarkan Perppu terhadap UU KPK. Dia merasa sejauh ini presiden belum terpikirkan mengeluarkan Perppu KPK. "Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," ucap Surya.

Surya melihat dorongan masyarakat untuk menuntut presiden mengeluarkan Perppu dianggap sesuatu yang mengkhawatirkan. Dia merasa bila salah langkah, Jokowi bisa dimakzulkan dari kursi presiden. "Ini justru dipolitisir. Salah-salah presiden bisa di-impeach karena itu," tegas Surya.

Peneliti utama bidang politik LIPI, Mochtar Pabottingi, merasa tidak punya kekuatan memaksa presiden untuk menerbitkan Perppu. Kondisi ini sekaligus menjawab adanya tudingan partai politik pendukung Jokowi yang merasa ada pihak mencoba mendesak keputusan menghadirkan Perppu untuk membatalkan UU KPK.

Ketika dalam pertemuan bersama tokoh bangsa, Mochtar memberi gambaran kehebatan Soeharto kepada Jokowi. Dia berharap presiden tidak melakukan kesalahan dilakukan presiden ke-2 Indonesia itu. Selama memimpin 32 tahun, memang banyak pembangunan dihadirkan. Sayangnya itu semua musnah. Ada belasan prestasi habis karena membiarkan korupsi.

Melalui cerita itu, dirinya mengajak Jokowi untuk menggunakan kekuatannya untuk memperkuat KPK. Walau harus diakui banyak pihak sedang mengelilinginya agar mencegah mengeluarkan Perppu. "Saya rasa sekarang banyak yang mengerubungi Pak Jokowi. Itu masalahnya sekarang," ujarnya.

Paham kondisi Jokowi terjepit banyak pihak, Mochtar tetap berharap besar. "Saya katakan, kalau Pak Jokowi mau dicatat pakai tinta emas, inilah momennya. Supaya kita mendapatkan presiden yang terhormat," ucap dia.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Ali Mochtar Ngabalin, mengaku pembahasan Jokowi dan para tokoh bangsa memang menitik beratkan kepada masalah Perppu. Meski begitu, dirinya mengaku belum ada niatan presiden untuk mengeluarkan kebijakan itu. "Sejauh ini belum ada. Saya juga belum tahu kabar Perppu," kata Ngabalin.

Presiden Jokowi belum memutuskan desakan untuk mengeluarkan Perppu. Para tokoh bangsa meyakini bahwa sebagai kepala negara, sosok Jokowi bisa mengambil keputusan sesuai keinginan mereka. Ada rasa optimis keputusan itu segera dikeluarkan. "Pak Jokowi bilang 'Iya, saya paham ada isu ini (Perppu)," kata Bivitri menirukan ucapan Jokowi dalam pertemuan itu.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!

Baca juga:
Jokowi Diingatkan Dengar Aspirasi Mahasiswa Soal Perppu KPK
Kapan Jokowi Harus Keluarkan Perppu KPK?
Peneliti LIPI: Konyol Perppu KPK Dihubungkan dengan Pemakzulan Presiden
Kepercayaan Publik Tinggi, Jokowi Tak Perlu Ragu Terbitkan Perppu KPK
Cabut Bung Hatta Anti-Corruption Award dari Jokowi!

(mdk/ang)