Menggoda Demokrat dan PAN

Sebagai wajah Demokrat, tentu AHY bertemu mengindikasi banyak kemungkinan. Komunikasi politik tingkat tinggi terjalin dari dua kubu yang bersebrangan itu.

2019-05-13 09:00:00

Sore di Istana Negara, Kamis 2 Mei 2019. Suasana mendadak riuh. Kehadiran Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pemicu. Dia bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa ada yang tahu. Memakai batik hitam putih, dia memberi salam hormat kepada sang kepala negara.

Kedatangan putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), itu sungguh menggegerkan. Belum lagi mobil Land Cruiser hitam ditumpangi AHY begitu mencuri perhatian. Plat mobil tersebut B 2024 AHY. Nomor kendaraan itu dianggap punya makna penting terhadap rencana karir politiknya kelak.

Kehadiran AHY awalnya tidak ada dalam agenda Presiden Jokowi. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberitahu Jokowi akan bertemu AHY pada pukul 4 sore. Padahal hari itu, presiden tengah berada di Solo, Jawa Tengah. Sehingga membuat Jokowi pulang lebih awal ke Jakarta.

Dalam pertemuan dengan AHY, Jokowi mengenakan kemeja putih. Dia itu mempersilakan putra mahkota SBY itu untuk masuk. Selanjutnya melakukan perbincangan empat mata selama 30 menit.

Usai pertemuan, AHY memberikan keterangan pers tanpa Jokowi, namun ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia mengaku pertemuan tersebut atas undangan Jokowi. AHY mengatakan membahas politik terkini. Terutama sepakat dengan Jokowi untuk menunggu hasil resmi Pemilu oleh KPU.

Partai Demokrat membenarkan bahwa kehadiran AHY merupakan undangan pihak Istana. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, undangan itu begitu mendadak. Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat langsung dihubungi Mensesneg Pratikno.

Hinca mengaku, Pratikno bertanya apakah hari itu AHY berada di Jakarta dan bisa menemui presiden. Sebabnya SBY dan pejabat teras Demokrat sama sekali tidak tahu terkait ajakan Jokowi.

"Saya tak tahu, Pak SBY tidak tahu, setelah selesai baru tahu," ujar Hinca kepada merdeka.com. Hinca menolak membeberkan apa pendapat SBY terkait pertemuan tersebut.

Pertemuan Jokowi dan AHY memang bukan pertama kali. Pada 6 Maret 2018, AHY bertandang ke Istana. Tujuannya memberikan undangan kepada Jokowi untuk Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat di Sentul International Convention Centre, 10 Maret 2018. Kedekatan AHY dengan Jokowi tidak hanya di situ. AHY menjadi penghubung Jokowi dengan ayahnya SBY agar terjadi pertemuan pada Oktober 2017 silam.

Hanya saja, posisi AHY saat ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Posisi AHY kini memegang tongkat komando Partai Demokrat. SBY memberikan AHY tanggung jawab pemenangan Pemilu dengan mengemban nama Komandan Kogasma. Sebab sang ayah harus merawat ibunda, Ani Yudhoyono di Singapura. Kondisi Ani yang butuh perawatan khusus membuat SBY rehat dari dunia politik sementara waktu.

Sebagai wajah Demokrat, tentu AHY bertemu mengindikasi banyak kemungkinan. Komunikasi politik tingkat tinggi terjalin dari dua kubu yang bersebrangan itu. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tidak menampik ada tawaran khusus kepada Jokowi. "AHY tidak dalam posisi tidak bisa menawarkan. Saya tidak tahu karena tidak di situ," ucap Syarief.

Demokrat saat ini masih berada dalam oposisi. Kontrak politik masih terjalin sebagai pengusung pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Syarief mengatakan belum ada keputusan untuk meninggalkan koalisi saat ini. Demokrat merasa terhormat dengan undangan Jokowi kepada AHY.

"AHY sebagai penanggungjawab Pemilu dari Partai Demokrat mungkin ketokohan beliau, bagus ya merupakan kehormatan kalau diundang presiden," kata Syarief.

Menurutnya, SBY pun mengapresiasi pertemuan tersebut. "Komunikasi hal yang bagus diundang presiden, itu hal yang baik," imbuhnya. Demokrat, kata dia, bakal menunggu kemungkinan pertemuan lanjutan ke depan.

Di sisi lain pertemuan tersebut dikabarkan bikin panas internal koalisi Prabowo-Sandi. Bahkan pembatalan calon presiden nomor urut 02 itu untuk menjenguk Ani Yudhoyono di Singapura, pada 3 Mei 2019 lalu, diduga terkait pertemuan AHY dan Jokowi.

Staf SBY, Ossy Darmawan, menyebut Prabowo akan menjadwalkan ulang, tanpa dijelaskan alasan pembatalan tersebut. Namun, belakangan terungkap sebab pembatalan tersebut dalam tulisan mantan Waskjen Demokrat Andi Arief, Wasekjen Rachlan Nashidik, dan Ketua DPP Jansen Sitindoan. Tulisan berjudul 'JOKOWI, PRABOWO & AHY, SIAPA JUJUR, SIAPA KESATRIA?', menyebut pertemuan AHY dengan Jokowi sebagai penyebabnya.

"Menyusul pertemuan Jokowi-AHY tersebut, SBY yang sudah 3 bulan lebih ini mendampingi pengobatan isteri di Singapura juga kena hajar. Rencana Prabowo untuk menjenguk Ibu Ani dan bertemu dengan SBY tiba-tiba juga dibatalkan, padahal SBY sudah siap untuk menerima kunjungan itu dengan baik," tulis mereka bertiga pada Jumat, 10 Mei 2019.

Merangkul yang Kalah

Pascapertemuan itu spekulasi bermunculan. Kubu 01 kian gencar menggoda Partai Demokrat. Disebut komunikasi Jokowi dengan AHY dan SBY terjalin baik. Namun, koalisi Prabowo menegaskan tetap solid.

Sasaran kubu Jokowi tidak hanya Demokrat, ada juga Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah bertemu dengan dengan Jokowi di Istana. Kendati ketika itu Zulkifli datang sebagai ketua MPR saat pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, mengatakan memang ada upaya Jokowi untuk merangkul pihak kalah di Pemilu ini. Karena itu, Jokowi berusaha melancarkan upaya rekonsiliasi.

Caranya dengan mengutus tim untuk berkomunikasi dengan Prabowo, pertemuan dengan AHY, dan perbincangan dengan Zulkifli. Kata Karding, Jokowi tidak ingin hanya sekadar menang. "Istilahnya yang menang merangkul yang kalah. Itu untuk kepentingan bangsa, persatuan," kata Ketua DPP PKB itu.

Karding menilai upaya komunikasi tersebut sebagai langkah awal. Namun kemungkinan koalisi tergantung kesempatannya nanti. Karding mengatakan dari segi komposisi partai sendiri sudah cukup besar. Hampir 60 persen sudah dikantongi Koalisi Jokowi di parlemen. "Tapi terbuka berkomunikasi dengan siapapun," kata dia.

Jokowi pernah membahas terkait pertemuan upaya rekonsiliasi dalam pertemuan dengan para sekjen dan elite timses di restoran Heritage, Menteng, 28 April 2019. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani membenarkan salah satu yang dibahas adalah pertemuan Jokowi dengan Zulkifli di Istana.

"Pak Zul bilang siap dukung pemerintah," ujar anggota Komisi III DPR RI itu. Saat ditegaskan apakah itu sinyal PAN merapat, Arsul hanya tertawa.

Sedangkan dari pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menegaskan masih solid. Wakil Ketua BPN Eddy Soeparno menegaskan masih punya kontrak politik sampai tanggal 22 Mei atau pengumuman resmi capres-cawapres terpilih oleh KPU.

Sementara, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan membantah sudah bicara soal kemungkinan koalisi dengan Jokowi. Sampai saat ini, Demokrat belum komunikasi di luar pertemuan AHY. "Pembicaraan dengan Demokrat belum ada secara langsung kepada kami," tegas Hinca.

Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti, menilai, daya tawar kubu Jokowi lebih besar ketimbang PAN maupun Demokrat. Sebab dari komposisi partai sudah menguasai sebagian besar parlemen.

Dia melihat partai pengusung Jokowi tidak terlihat antusias untuk menarik partai oposisi seperti Demokrat. "Misalnya pernyataan Hasto, bahwa oposisi harus tetap ada," kata Putri kepada kami.

Menurutnya hal tersebut wajar karena partai koalisi Jokowi yang sudah kerja keras membawa kemenangan. Belum lagi, ada kendala yang mengadang Demokrat untuk bergabung. Yaitu, hubungan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Keretakan hubungan Mega dengan SBY itu perihal Pemilu 2004. SBY yang merupakan menteri dari pemerintahan Mega memutuskan maju dalam Pilpres dan menang melawan mantan atasannya sendiri. "Itu menjadi batu ganjalan," kata Putri.

(mdk/ang)