Nestapa minoritas muslim Myanmar

Masih ada manusia yang menderita hanya karena etnis dan agamanya.

Sial betul Yanghee Lee, Utusan Khusus PBB yang ditugasi menyelidiki dugaan pelanggaran HAM kasus kerusuhan di Provinsi Arakan terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya tahun 2012. Ia (23/1) dimaki-maki oleh biksu radikal Myanmar Ashin Wirathu dengan julukan pelacur karena dianggap mengobok-obok negaranya.

Foto Wirathu penah dijadikan sampul majalah Time edisi 1 Juli 2013 dengan judul 'The Face of Buddhist Terror yang akhirnya dilarang beredar di Myanmar dan Sri Lanka. Dalam edisi itu disebutkan, Wirathu menyebut Presiden AS Barack Obama "darahnya dikotori oleh darah keturunan Muslim" dan bahwa 90% muslim di Myanmar adalah orang jahat dan radikal. Wirathu saat ini adalah pemimpin gerakan 969, angka yang menggambarkan sifat-sikap agung Sang Budha.

Dalam kasus yang sedang diselidiki Yanghee Lee, kerusuhan etnis keagamaan meletus di bagian barat Provinsi Arakan di mana ratusan orang muslim Rohingya tewas dan lebih dari 100.000 orang terpaksa mengungsi.

Pernyataan Wirathu merefleksikan kondisi politik dan sosiologis Myanmar yang secara kental diwarnai rasisme dan Islamofobia yang bersemi dan berkelindan dengan keinginan negara itu untuk menjadi sebuah negara yang murni secara ras dan agama di mana etnis lain menjadi korban.

Muslim Rohingya sudah lama menerima perlakuan diskriminatif dan hanya dipandang sebagai perusuh dari Bangladesh meski kenyataannya mereka sudah menetap di Myanmar selama berabad-abad. Mereka juga dilucuti status kewarganegaraannya oleh junta militer sejak 1982 dan secara sistematis dikucilkan dari masyarakat Burma sejak itu.

Sikap diskriminatif itu dilatarbelakangi oleh sejarah pendiri pemerintahan militer Ne Win yang menyuarakan nasionalisme berdasarkan etnis dan agama Budha yang sebenarnya banyak diwarnai oleh sikap xenofobia terhadap Muslim, Kristiani dan keturunan China yang dianggap sebagai 'warga campuran' (mixed-blood) dan 'tak asli' (impure breeds).

Di tahun 1982, Ne Win pernah berpidato bahwa 'tayoke' (Tionghoa) dan 'kalars' (istilah rasialis setempat yang ditujukan kepada warga berkulit gelap keturunan India atau Muslim) tidak bisa dipercayai untuk menduduki jabatan penting di Burma termasuk di birokrasi dan militer.

Pandangan ini nampaknya terus berlangsung sehingga kerusuhan yang sedang diselidiki Yanghee Lee bisa meletus. Sebabnya karena penguasa militer dianggap membiarkan atau memberikan dukungan pasif kepada para pendeta dan warga Budha radikal yang menyerang kaum minoritas muslim yang merupakan 5% dari 60 juta warga Myanmar. Oleh karenanya kasus itu tidak tepat jika disebut konflik sektarian karena ia hanya menekankan pada peran warga dan mengesampingkan sikap aparat keamanan.

Siapa mau membela Muslim Rohingya? Aung San Suukyi, penerima penghargaan Nobel Perdamaian dikecam keras mengenai isu ini atas dua hal. Yaitu sikap diamnya atas kekerasan terhadap Muslim di negaranya dan pandangannya yang membagi tanggung jawab moral baik kepada warga Budha maupun muslim.

ASEAN nampaknya belum bisa. Di KTT ASEAN awal tahun 2014 di Nyaipyidaw, Myanmar, isu muslim Rohingya tidak dibahas sama sekali. Ini menjadi tantangan berat ASEAN dalam mewujudkan komitmen mereka dalam perlindungan HAM. Piagam ASEAN sendiri menyatakan tekad ASEAN untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar warganya. Tapi apa mau dikata.

Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga gagal. Keinginannya untuk membuka kantor di Yangon guna menyalurkan bantuan kepada Muslim Rohingya pada Oktober 2012 telah ditolak oleh Presiden Thein Sein, mantan jenderal yang mencitrakan diri sebagai pemimpin reformis.

Untungnya Indonesia cukup aktif bersuara dan berperan. Menlu Marty Natalegawa ketika itu (Juli 2013) cukup tegas meminta Pemerintah Myanmar memberikan status hukum pada warga Muslim Rohingya dan perlu mengambil langkah untuk mengakhiri kekerasan komunal itu. Indonesia juga banyak menampung pengungsi Rohingya.

Tak lama setelah dilantik, Wamenlu AM Fachir (8/12/2014) meresmikan empat sekolah bantuan Pemerintah Indonesia di Rakhine yang menghabiskan dana USD 1 juta, untuk menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif mendorong rekonsiliasi konflik wilayah Rakhine melalui pendekatan kemanusiaan.

Nampaknya dunia masih perlu dibangunkan dari tidur nyamannya karena masih ada warga lainnya yang menderita hanya karena etnis dan agamanya.