PDIP Penentu Kursi Wagub DKI

Dalam pemilihan anggota legislatif 2019 lalu, terdapat 106 kursi dari 10 dapil yang diperebutkan. Hasilnya PDI-P mendapatkan 25 kursi dengan jumlah suara warga DKI yang berhasil diraup sebanyak 1.336.344 suara.

Kemudian disusul dua partai yang sedang ikut dalam perebutan kursi wagub. Gerindra meraup 19 kursi dengan 935.793 suara. Sementara PKS berhasil mengamankan 16 kursi dengan perolehan 917.005 suara. Adapun Partai Demokrat 10 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) 9 kursi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 8 kursi, Partai Nasional Demokrat (NasDem) 7 kursi, Partai Golongan Karya (Golkar) 6 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 kursi dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 kursi.

Gedung DPRD DKI 2019 Liputan6.com/Faizal Fanani

Kondisi PDIP yang kuat di parlemen bagi calon dari PKS, Nurmansjah Lubis, menjadi sangat penting. Pihaknya berharap bisa menggaet PDIP. Minimal PKS bisa mendapat dukungan dari separuh anggota PDIP di DPRD DKI.

"25 kursi itu kalau dapat setengahnya sudah luar biasa," ujar Ancah, sapaan akrabnya, saat kami bertemu di kedai kopi miliknya sekitar kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Kamis pekan lalu.

Selama melakukan lobi politik, PDIP menjadi partai pertama dikunjungi PKS dan Ancah. Selain reuni, mantan anggota DPRD DKI 10 tahun itu, merasa pertemuan pada Selasa pekan lalu sebagai sebuah reuni. Bahkan sejumlah teman lama masih duduk sebagai anggota dewan. Tentu ada harapan untuk memilih dirinya.

Kondisi itu diakui Gembong bahwa Ancah punya banyak teman di PDIP. Meski begitu, kedekatan personal tersebut bukan jaminan bahwa PDIP pasti memilihnya.

Gerindra memang belum melakukan pertemuan dengan PDIP. Baru direncanakan Senin ini. Meski begitu, Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Syarif, merasa PDIP punya posisi kuat dalam penentuan siapa cawagub bakal terpilih nanti. Pihak juga akan aktif menggalang suara dari PDIP.

"Enggak susah-susah amat galang PDIP itu. Jadi kalau ada strategi khusus, enggaklah," ungkap Syarif.

Mekanisme pengisian posisi Wakil Gubernur yang kosong diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Aturan itu mengharuskan PKS dan Gerindra, sebagai dua parpol pengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta 2017, mengajukan dua nama calon wagub untuk dikirim ke DPRD DKI melalui surat permohonan dari Gubernur.

Wagub DKI Tanggung Jawab DPRD

Proses pemilihannya nantinya dilakukan oleh DPRD di Gedung Parlemen Jalan Kebon Sirih, Jakarta. Berdasarkan fakta ini, langkah safari politik memang penting. Sebab jadi ajang bagi segenap fraksi untuk mengenal para Cawagub.

Untuk menentukan sikap dan menjatuhkan pilihan, Gembong mengaku belum ada instruksi untuk langkah PDIP. Dia menegaskan, untuk sampai pada keputusan final, pihaknya harus berkoordinasi dengan DPP. Sebab, fraksi merupakan perpanjangan tangan partai. Tidak saja DPD PDIP, melainkan juga DPP.

"Pastilah (koordinasi dengan DPP). Fraksi kan kepanjangan tangan partai. Namanya kepanjangan tangan secara otomatis kita akan mengombinasikan antara kebijakan pusat dengan daerah," ujar dia.

Ilustrasi Kursi Wagub DKI 2020 Merdeka.com/Liputan6.com/Triyasni

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco punya pandangan yang berbeda. Ketika dihubungi, dia berharap tidak ada campur tangan DPP dalam pemilihan cawagub Jakarta. Sejauh ini pun belum ada arahan apapun dari pusat terkait pemilihan cawagub.

Dia berharap hingga proses pemilihan nanti, tidak ada instruksi apa-apa dari pusat terkait sikap yang harus diambil DPD. "Karena ini kan ranahnya DPRD. Kita yang mengalami, kita yang jalanin, kita yang ngerasain. Kalau salah pilih kita juga yang kena akibatnya. Kalau salah pilih kita yang rugi juga," jelas Baco.

Kalaupun ada suara dari DPP, pastilah berupa saran dan masukan. Artinya Golkar DKI Jakarta punya hak penuh dalam menentukan pilihannya. "DPP juga kan sebatas hanya untuk memberikan saran, pandangan dan lain-lain. Tapi kan harapan kami semua itu tergantung fraksi," tegas Baco.

Adanya kemungkinan fraksi di DPRD mendapat arahan DPP, kondisi ini yang diperhitungkan Gerindra. Sembari menyiapkan strategi untuk menggalang dukungan. Jika nantinya DPP memberikan kebebasan kepada DPD untuk menentukan pilihan maka lain lagi strategi yang dijalankan.

Sikap PDIP yang bakal berkoordinasi dengan DPP tengah ditunggu Gerindra. Partai yang didirikan Prabowo Subianto itu tak mau cepat bergerak. Agar tak salah langkah kemudian semua strategi yang sudah disusun buyar.

"Kalau perintah partainya belum ada, terus buyarkan yang sudah kita susun. Kita tunggu lah. Tapi kalau pengenalan-pengenalan sih harus cepat dilakukan," tegas Syarif.

Melihat kondisi politik penentuan wagub DKI, Pengamat Politik dari Universitas Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, PDIP di DPRD DKI memang kuat dengan kepemilikan 25 kursi. Tapi PDIP bukanlah penentu segala-galanya. "PDIP memang suara terbanyak tapi belum sampai 50 plus 1," ujar Adi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, mengatakan kunci kemenangan pada pemilihan cawagub tergantung pada kemampuan masing-masing pengusung cawagub dalam melobi untuk mendapat dukungan. Suara PDIP kemungkinan akan lari ke Riza Patria. Mengingat di kancah nasional dua partai ini sedang akrab.

"Kalau itu dibawa ke Jakarta, antara PDIP dan Gerindra itu bisa berkoalisi," kata Rico menerangkan.

Sebaliknya, PKS dan NasDem pun sedang mesra-mesranya. Ditandai dengan kedua pucuk pimpinan Sohibul Iman dan Surya Paloh yang saling mengunjungi. Memang perebutan kursi wagub DKI akan menjadi seru kalau Nasdem secara serius membantu PKS untuk lobi-lobi partai yang lain. Kini hanya tinggal lihat, PKB, PPP, Demokrat, akan lari ke mana suara mereka.