PKS dan Gerindra, 'Segajah' yang Terancam Punah

Gejolak pro dan kontra juga terjadi antar partai politik, khususnya di partai koalisi. Perkariban Gerindra dan PKS dianggap merenggang pasca pertemuan tersebut. Padahal hubungan kedua partai ini begitu solid sejak Pilpres 2014.

2019-07-29 11:30:00

Prabowo Subianto sudah menerima kekalahan. Pertemuan dengan Joko Widodo pada 13 Juli lalu di Stasiun MRT Lebak Buluk, sudah menjadi tanda. Bukan sekedar temu kangen, melainkan demi menyejukkan negeri.

Pertemuan penting ini dihadiri sejumlah tokoh penting. Jokowi datang bersama para menteri seperti Seskab Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya dan Kepala BIN Budi Gunawan. Sementara Prabowo datang ditemani Waketum Gerindra Edhy Prabowo dan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Pertemuan mereka berlanjut sampai ke Senayan. Keduanya berjalan kaki menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. Makan siang di sebuah restoran. Duduk satu meja, menyantap menu yang sama.

Sebelas hari berselang, Prabowo bertandang ke kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kunjungan itu bersama Edhy Prabowo dan Ahmad Muzani. Dua petinggi Partai Gerindra. Kedatangan mereka disambut Megawati bersama dua anaknya. Prananda Prabowo dan Menko PMK Puan Maharani.

Seskab Pramono Anung dan Kepala BIN Budi Gunawan kembali hadir ikut menyambut Prabowo di rumah Megawati. Di sana juga hadir Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pertemuan berlangsung 1,5 jam. Megawati secara khusus memasak menu makan siang hari itu. Setelah makan siang, Prabowo dan Megawati tampak bicara empat mata.

Satu demi satu pertemuan dilakukan Prabowo menuai tanda tanya besar. Apalagi pertemuan itu membuat banyak pendukungnya kecewa. Mereka masih terbawa suasana Pemilu. Larut dalam kecewa karena jagoannya kalah.

Memang belum semua bisa menerjemahkan politik Prabowo. Termasuk para partai koalisi Indonesia Adil Makmur. Wakil Sekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, meminta tidak partai pendukung Prabowo tidak perlu khawatir. pertemuan Megawati dan Prabowo hanya reuni politik. Pembahasan mereka sebatas masalah kebangsaan.

"Hanya pertemuan antar ketua umum partai politik, jangan diartikan yang lain," kata Andre kepada merdeka.com pekan lalu.

Andre menyadari dampak pertemuan itu menuai pro dan kontra di kalangan pendukung Prabowo. Padahal tujuan rekonsiliasi itu agar pendukung di akar rumput tidak lagi saling bertikai. Gelaran pemilu sudah selesai maka saat ini waktunya kembali bersatu lagi.

Gejolak pro dan kontra juga terjadi antar partai politik, khususnya di partai koalisi. Keakraban Gerindra dan PKS dianggap merenggang pasca pertemuan tersebut. Padahal hubungan kedua partai ini begitu solid sejak Pilpres 2014. Bahkan pernah Prabowo menyebut hubungan dua partai ini bukan lagi sekutu, melainkan 'segajah'.

Gerindra-PKS diklaim sebagai sahabat sejati. Mereka sukses besar di Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017. Mengantarkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai pemimpin Jakarta mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Soliditas kedua partai ini makin kuat saat kembali mengusung Prabowo sebagai penantang Jokowi. Namun, pascapilpres hubungan keduanya terlihat merenggang. Seolah hampir punah. Andre menegaskan bahwa koalisi Adil dan Makmur sebagai pengusung Prabowo-Sandi saat Pilpres sudah dibubarkan. Sehingga mereka bergerak sendiri.

Setelah pertemuan dengan Megawati dan Jokowi, Partai Gerindra belum menentukan sikap politik. Internal partai merasa bahwa Prabowo tetap memilih di luar pemerintahan. Pertemuan itu dirasa hanya 'tarian' politik.

Andre belum bisa memastikan. Partai Gerindra masih menunggu komando dari sang ketua umum. "Apapun keputusan Pak Prabowo nanti, itu pasti yang terbaik untuk partai," kata Andre.

Politisi PKS, Nasir Jamil, membenarkan PKS tidak bisa lagi memberikan saran atau kritik terhadap langkah politik Prabowo. Itu disetujui usai koalisi Adil Makmur pada 28 Juni lalu. Sehingga Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra wajar saja melakukan manuver politik. Termasuk bertemu dengan tokoh partai lain.

"Itu diserahkan kepada rumah tangga Partai Gerindra karena koalisi sudah dibubarkan jadi Prabowo tidak mesti punya izin dari partai-partainya dulu," kata Nasir menjelaskan.

Terkait pertemuan Prabowo dengan Megawati dan Jokowi, kata Nasir, memang menuai pro kontra. Justru dirinya melihat itu bisa menyejukkan ketegangan di akar rumput. Mendamaikan pendukung dari kedua belah pihak.

Ragam spekulasi juga muncul pasca pertemuan tersebut. Tidak sedikit pihak yang mencurigai adanya kepentingan 'berbagi kekuasaan'. asir berharap pertemuan itu bukan indikasi dari politik dagang sapi. Pertemuan transaksional. Apalagi diindikasikan soal jatah kursi menteri di kabinet.

"Saya pikir Prabowo tidak akan mau melakukan itu, mungkin saja dalam pertemuan itu dia ingin menyampaikan gagasan-gagasan tentang Indonesia menang," ungkap Nasir.

PKS, menurut Nasir, enggan beranggapan koalisi 'segajah' PKS-Gerindra selesai. Sebab dua partai ini masing-masing belum menyampaikan sikap politiknya pascapemilu. Bila Gerindra memilih tidak bergabung dengan koalisi pemerintah maka PKS-Gerindra akan kembali mengulang sejarah. Kembali menjadi oposisi pemerintah.

Dalam politik memang terbuka berbagai kesempatan. Bila Gerindra bergabung dengan pemerintah, Nasir menegaskan PKS tidak akan melarang. "Peluang kami bergabung itu kecil, lebih besar di luar pemerintahan," tegas dia.

Pengamat politik Usep Ahyar menilai, peluang kemungkinan PKS bergabung dengan partai pemerintah sangat kecil. Sebab secara ideologis PKS dengan PDIP memiliki banyak perbedaan. Sebaliknya, sebenarnya Gerindra lebih dekat secara ideologis dengan PDIP dan Golkar. Mereka pernah punya cerita yang bertalian dalam sejarahnya.

Dalam analisisnya, Usep melihat koalisi yang dibangun partai di Indonesia bersifat taktis bukan koalisi ideologis. Semua bergantung pada kepentingan politik masing-masing partai. PKS-Gerindra misalnya, dua partai dengan warna ideologis berbeda bisa berkoalisi untuk kepentingan pilkada dan pilpres. Tercapai atau tidaknya tujuan mereka, masing-masing pihak bisa memutuskan untuk berhenti berkoalisi.

Koalisi taktis hanya berdasarkan kepentingan belaka. Bisa terjadi saat pilkada, pembuatan undang-undang, kebijakan atau undang-undang.

"Koalisi di kita apalagi dalam konteks politik, tidak ada yang abadi, semua kepentingan pragmatis dan politik praktis," kata Usep.

Kompetisi dalam politik merupakan hal biasa. Saat kompetisi berakhir memang sudah seharusnya koalisi juga berakhir. Pembicaraan selanjutnya harus lebih besar dan ditujukan untuk kepentingan negara.

Tudingan pembicaraan berbagi kekuasaan pasti akan muncul pasca pertemuan Prabowo dengan Megawati dan Jokowi. Itu tak bisa dihindarkan karena bicara politik tak jauh dari perumpamaan siapa dapat apa. Berbagai pihak pun punya pertimbangan dan strategi politik sendiri. Berbagi kekuasaan pun tak hanya di kabinet, bisa di parlemen atau konsesi lain yang tidak terjangkau publik.

Hal terpenting dalam pengambilan keputusan partai politik adalah menjaga kepercayaan konstituen. Pemilih Gerindra anti Jokowi bisa saja berpindah haluan pada partai yang tidak bergabung dengan koalisi pemerintah.

Usep meyakini Gerindra memperhitungkan strategi dalam konteks rekonsiliasi dan mempertahankan konstituen. Jalan menuju persaingan 2024 juga masih panjang. Ada banyak kemungkinan yang mungkin terjadi.

Sementara itu, PKS terus memberi sinyal bertahan sebagai oposisi. Langkah PKS ini dinilai baik dalam rangka merawat napas demokrasi di Indonesia. Tak jadi masalah bila PKS sendiri sebagai oposisi. Sebab, bicara oposisi bukan tentang kuantitas, melainkan kualitas dalam bersikap kritis.

Lagi pula, perbedaan pendapat koalisi partai pemerintah dan partai oposisi hanya pada masalah kepentingan politik. Hanya demi mencapai tujuan masing-masing partai. Misalnya pada undang-undang pemilu, pilpres dan politik.

"Agak ribut di DPR lebih banyak memperebutkan kepentingan politik mereka. Mau dapat kursi berapa dan bagaimana pimpinannya. Kita tidak mendengar hal yang lebih serius dari itu," ungkap Usep.

Artinya dalam kontesk rakyat, seperti perancangan undang-undang tidak terlihat perbedaan mencolok di DPR yang membuat oposisi tidak mau setuju. Kualitas oposisi harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Dia tidak melihat adanya pertengkaran ideologis dalam hal mengatur urusan rakyat. Selain kualitas, oposisi perlu menggalang kekuatan. Tujuannya agar suara oposisi terdengar dan mendapat simpati dari rakyat. Sehingga tidak mengecewakan rakyat yang telah memberikan kepercayaan.

Baca juga:
Jadi Jubir Prabowo, Dahnil Pertimbangkan Gabung Gerindra
Tugas di BPN Selesai, Dahnil Anzar Simanjuntak Ditunjuk jadi Jubir Prabowo
Bambang Soesatyo Sepakat jika Gerindra Gabung Koalisi Jokowi
Jika Tak Selesai Tahun Ini, Ketua Pansus Yakin Anies Akan Pilih Wagub Sendiri
Soal Gerindra Gabung Paket Pimpinan MPR, Golkar Ungkap Internal Koalisi Masih 'Ramai'

(mdk/ang)